Pidato Puan di DPR Warning Buat Jokowi, Harus Tinggalkan Legacy di Akhir Pemerintahan

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti sejumlah hal soal kinerja pemerintah saat menyampaikan pidato di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024 pada 16 Agustus lalu.

Dalam rapat paripurna itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir untuk menyampaikan RUU tentang APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Puan seperti soal utang BUMN dan dampaknya. Kemudian mengenai maraknya kasus kekerasan seksual yang belum dapat diatasi, hingga fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi.

“Apa yang ditegaskan Puan kepada pemerintah adalah sebuah warning mengingat Presiden Jokowi memasuki masa akhir pemerintahan,” kata pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi dalam pesan elektronik yang diterima di Jakarta, Jumat, 18 Agustus.

Dalam pidatonya, Puan juga menyinggung pentingnya politik pembangunan Indonesia secara menyeluruh, meski dilakukan secara bertahap. Hal ini terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang kini regulasinya tengah disusun oleh pemerintah bersama DPR.

Terkait hal tersebut, Puan ingin beleid itu bisa lebih dioptimalkan sehingga dapat memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh sehingga setiap presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota diharapkan tidak lagi memiliki visi serta misi pembangunannya masing-masing. Ari mengatakan, lagi-lagi Puan menyampaikan peringatan.

“Puan secara strategis mengingatkan kita bahwa bangsa yang unggul adalah bangsa yang mengerti kehendaknya zaman,” 

“Jika Jokowi tidak meninggalkan legacy haluan negara yang bisa mengantisipasi situasi eksternal serta situasi internal sebuah bangsa,maka kita semua tidak ingin mendapat warisan sebagai sebuah bangsa yang gagal,” tambah Ari.

RUU RPJPN 2025-2045 ditargetkan disahkan pada September 2023 sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). RPJPN 2025-2045 diyakini akan menjadi landasan perencanaan pembangunan nasional bagi pemimpin yang terpilih pada Pilpres 2024.

Ari pun memuji langkah Puan yang mengingatkan pemerintah mengenai RPJPN di mana Puan merinci politik pembangunan berarti kegiatan politik berencana, kegiatan ekonomi berencana, kegiatan sosial berencana, kegiatan kebudayaan berencana, kegiatan karakter bangsa berencana, kegiatan pembangunan daerah berencana, dan semua kegiatan berencana strategis lainnya.

Lebih lanjut dalam pidatonya, Puan menekankan agar pemerintah meningkatkan efektivitas belanja negara.

Ia bahkan menyinggung soal anggaran stunting salah satu daerah yang sempat dipersoalkan Presiden Jokowi karena penyerapannya lebih banyak untuk rapat dan uang perjalanan dinas pegawai. Dari total anggaran Rp 10 miliar, hanya Rp 2 miliar yang betul-betul disalurkan untuk rakyat penerima manfaat program. Ari menilai, serapan anggaran pemerintah memang masih banyak yang perlu dibenahi.

“Serapan anggaran pembangunan yang dijalankan hampir semua kementerian memang masih belum berjalan optimal. Seharusnya tidak boleh lagi ada biaya rapat dan perjalan dinas melebihi dari penganggaran untuk kegiatan yang konkret menyentuh rakyat,” ujar pengajar Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan Universitas Dr Soetomo Surabaya itu.

Di sisi lain, Puan mengingatkan pentingnya Indonesia bersiap  terhadap berbagai tantangan. Termasuk tantangan global seperti geopolitik, geo-ekonomi, disrupsi teknologi dan informasi, serta globalisasi nilai budaya.

Sementara tantangan dari dalam negeri di antaranya pemerataan pembangunan, produktivitas, hilirisasi industri, pengelolaan sumber daya alam, kerentanan pangan, energi, kemiskinan ekstrim, pengangguran, bencana iklim, dan degradasi lingkungan, serta berkembangnya ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila sebagai jati diri bangsa.

“Maka ajakan Puan agar semua elemen bangsa bersatu bergotong royong bersama menyelesaikan tantangan-tantangan itu harus bisa dijadikan sebagai panduan yang positif,” sebut Ari.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama tersebut juga mengapresiasi capaian DPR dari sisi legislasi. Ari berharap capaian yang sudah cukup baik tidak menyurutkan DPR untuk melakukan tugas pengawasan terhadap Pemerintah.

“DPR tidak boleh kendor dalam mengkoreksi tugas-tugas eksekutif,” tegasnya.

Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan sebanyak 64 UU sejak awal periode tahun 2019. DPR bersama Pemerintah dan DPD RI juga tengah meneruskan pembahasan 13 Rancangan Undang Undang yang saat ini masih berada pada Pembicaraan Tingkat I dan RUU lainnya yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023.

Sebelumnya, Puan berbicara soal berbagai permasalahan, di antaranya dampak El Nino terhadap ketahanan pangan hingga utang BUMN). Selain itu, upaya transisi energi juga dicermati DPR RI.

"Mencermati permasalahan dampak utang sejumlah BUMN, menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual, mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan," ungkap Puan saat menyampaikan pidato di hadapan Presiden Jokowi, Rabu (16/8).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini juga menyoroti soal fenomena kejahatan perbankan yang mengancam data pribadi hingga upaya pendampingan UMKM. Puan juga mengingatkan soal efektivitas belanja negara Pemerintah.

“Sejak tahun 2019, Pemerintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas. Belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya,” ujar mantan Menko PMK itu.

Puan berharap belanja negara dapat semakin berkualitas. Ia mengingatkan agar dana yang sudah dianggarkan harus benar-benar sampai ke rakyat.

“Khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh kelompok penerima manfaatnya adalah rakyat," tutup Puan.