Pertama Dalam Sejarah! AD, AL dan Marinir Amerika Serikat Tidak Miliki Pemimpin, Menhan Austin: Ini Tidak Aman

JAKARTA - Amerika Serikat mencatat sejarah kurang mengenakan, saat tiga kekuatan militernya, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Korps Marinir untuk pertama kalinya tidak memiliki pemimpin yang dikonfirmasi Senat.

Angkatan Laut pada Hari Senin menjadi cabang militer ketiga yang tidak lagi memiliki pemimpin yang telah dikonfirmasi oleh Senat, karena seorang senator dari Partai Republik terus memblokir pencalonan militer.

Laksamana Mike Gilday, Kepala Staf Angkatan Laut yang akan pensiun, menyerahkan jabatannya pada Hari Senin, sementara penggantinya belum dikonfirmasi.

"Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak perlu. Dan ini tidak aman," kata Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dalam upacara pelepasan jabatan di Akademi Angkatan Laut di Annapolis, Maryland, melansir Reuters 15 Agustus.

Senator Partai Republik Tommy Tuberville, yang mewakili Alabama, telah memblokir ratusan nominasi militer, mengatakan Pentagon secara tidak benar menggunakan dana pemerintah untuk menutupi biaya perjalanan, untuk aborsi bagi anggota militer dan keluarga mereka.

"Pemblokiran besar-besaran ini merusak kesiapan militer Amerika. Hal ini menghalangi kemampuan kita untuk mempertahankan para perwira terbaik kita dan hal ini menjungkirbalikkan kehidupan banyak keluarga militer Amerika," kritik Menhan Austin.

Sebelumnya, Presiden Joe Biden telah mencalonkan Laksamana Lisa Franchetti untuk memimpin Angkatan Laut, sebuah langkah bersejarah yang akan mendobrak batasan gender dalam militer AS, menjadikannya wanita pertama yang memimpin angkatan laut dan menjadi anggota Joint Chiefs of Staff jika dikonfirmasi Senat.

Laksamana Franchetti akan memimpin Angkatan Laut dalam kapasitas pelaksana tugas sampai saat ia dikonfirmasi.

Diketahui, persetujuan Senat untuk promosi militer biasanya lancar. Penahanan Tuberville tidak dapat mencegah Senat yang mayoritas Demokrat melakukan pemungutan suara atas promosi apa pun, tetapi dapat memperlambat prosesnya secara drastis.

Setelah Mahkamah Agung AS tahun lalu membatalkan keputusan penting Roe v. Wade tahun 1973 yang mengakui hak konstitusional untuk melakukan aborsi, Pentagon mengatakan mereka akan menanggung biaya perjalanan bagi anggota militer yang ingin melakukan aborsi dan memberikan cuti hingga 21 hari.

Beberapa negara bagian telah membatasi akses aborsi sejak Roe v. Wade dibatalkan, dan militer berargumen bahwa anggota militer perempuan tidak dapat memilih di mana mereka ditempatkan.