Menhan Austin Sebut Filipina akan Tetap Menjadi Negara Penting Bagi Amerika Serikat

JAKARTA - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan pada Hari Selasa, aliansi AS dengan Filipina akan melampaui perubahan dalam pemerintahan, saat ia menegaskan kembali dukungannya terhadap negara Asia Tenggara tersebut.

Filipina akan tetap menjadi negara penting bagi Amerika Serikat selama bertahun-tahun, kata Menhan Austin dalam konferensi pers selama kunjungan ke Komando Barat militer Filipina di Pulau Palawan di sebelah Laut China Selatan, melansir Reuters 19 November.

Baik Menhan Austin maupun mitranya dari Filipina menhan Gilberto Teodoro menyatakan kekhawatiran atas perilaku Tiongkok di Laut China Selatan, dengan kepala Pentagon menegaskan kembali komitmen pertahanan Washington terhadap Filipina berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1951.

Menhan Austin mengatakan, perjanjian tersebut juga akan mencakup serangan bersenjata di Laut China Selatan, di mana ia mengatakan Cina telah menggunakan tindakan berbahaya dan eskalatif untuk mencoba menegaskan klaim ekspansifnya.

Kemarin, Menhan Austin dan Menhan Teodoro menandatangani kesepakatan saling berbagai informasi intelijen kedua negara.

Penandatanganan dilakukan di markas militer Manila, sekaligus meresmikan pembangunan pusat koordinasi yang akan memfasilitasi kolaborasi antara angkatan bersenjata mereka.

Disebut Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer atau GSOMIA, pakta tersebut memungkinkan kedua negara untuk berbagi informasi militer rahasia dengan aman.

Setelahnya, Menhan Austin menemui Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

"Saya merasa terhormat dapat bertemu dengan Presiden Marcos hari ini untuk ketiga kalinya di tahun ini. Saya menegaskan kembali komitmen kuat kami untuk membela Filipina. Aliansi kami semakin erat di bawah kepemimpinannya," cuitnya di Twitter.

Diketahui, Filipina dan Tiongkok telah terlibat dalam pertikaian berulang dalam beberapa tahun terakhir atas fitur-fitur yang disengketakan dalam zona ekonomi eksklusif Manila, memicu kekhawatiran regional tentang salah perhitungan dan eskalasi di laut.

Tiongkok mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, jalur perdagangan tahunan senilai lebih dari 3 triliun dolar AS, yang membuatnya berselisih dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara.