Penyelidikan PBB Temukan Peningkatan Kejahatan Perang dan Kemanusiaan oleh Militer Myanmar

JAKARTA - Kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Myanmar, termasuk pengeboman terhadap warga sipil, mengalami peningkatan, kata tim penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Hari Selasa.

Laporan dari Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM), yang mencakup periode antara Juli 2022 dan Juni 2023, mengatakan, terdapat "bukti kuat bahwa militer Myanmar dan milisi afiliasinya telah melakukan tiga jenis kejahatan perang yang berhubungan dengan pertempuran, dengan frekuensi yang semakin sering dan tidak berperikemanusiaan".

Kejahatan-kejahatan ini termasuk penargetan warga sipil tanpa pandang bulu atau tidak proporsional, dengan menggunakan bom dan pembakaran rumah-rumah dan bangunan-bangunan sipil, yang kadang-kadang mengakibatkan kehancuran seluruh desa, sebut laporan itu.

Laporan tersebut juga mengutip "pembunuhan warga sipil atau kombatan yang ditahan selama operasi".

"Bukti-bukti kami menunjukkan adanya peningkatan dramatis dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di negara ini, dengan serangan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil, dan kami sedang menyusun berkas-berkas kasus yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku," ujar Nicholas Koumjian, kepala IIMM, melansir Reuters 8 Agustus.

Sejak junta merebut kekuasaan dua tahun lalu, Myanmar terjerumus ke dalam kekacauan, dengan gerakan perlawanan yang melawan militer di berbagai bidang, setelah penumpasan berdarah terhadap para penentangnya yang membuat negara-negara Barat memberlakukan kembali sanksi-sanksi.

Sementara itu, juru bicara junta tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentarnya mengenai temuan-temuan yang dibuat oleh para penyelidik PBB.

Sebelumnya, junta militer telah menyangkal kekejaman yang terjadi, mengatakan mereka melakukan kampanye yang sah melawan teroris.

Meskipun telah membenarkan pengeboman sebagai serangan terhadap target militer, para penyelidik PBB mengatakan militer Myanmar "seharusnya tahu atau memang tahu", sejumlah besar warga sipil berada di dalam atau di sekitar target yang dituduhkan ketika serangan terjadi.