Setuju Pemprov DKI Cabut KJP Pelajar Tawuran, DPRD: Supaya Tahu Diri

JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mendukung langkah Pemprov DKI untuk menegakkan kebijakan pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada pelajar di Ibu Kota yang terlibat tawuran.

Menurut Baco, sanksi berupa pencabutan KJP kepada para siswa yang ketahuan terlibat tawuran bisa menjadi efek jera bagi yang bersangkutan maupun orang tuanya. Hal ini juga bisa menjadi peringatan kepada siswa penerima KJP lainnya untuk tidak mengikuti hal tersebut.

"KJP anak yang terlibat tawuran dicabut itu saya setuju supaya para orang tua dan anak tersebut tahu diri, serta jadi pelajaran bagi yang lain supaya mereka bersyukur dan berterima kasih sama pemda dan jangan anggap main-main KJP itu," kata Baco kepada wartawan, Senin, 31 Juli.

Dari kondisi ini, Baco berpandangan KJP bisa memiliki fungsi selain sebagai bantuan operasional pendidikan pelajar, yakni mengarahkan agar para pelajar termotivasi untuk tidak berkelakuan buruk.

"Banyak Siswa yang belum dapat KJP karena anggaran terbatas. Maka, KJP gunanya untuk bantuan sekolah bagi yang benar-benae niat mau sekolah. Sehingga, harus tetap sasaran, tidak boleh tidak," urai Baco.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut telah mencabut KJP Plus kepada dua pelajar yang terlibat tawuran.

Penerima KJP yang dicabut ini merupakan siswa PKBM Negeri 16 dan SMP Negeri 28. Berdasarkan hasil penelusuran Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan pengakuan orang tua, kedua siswa ini terbukti ikut tawuran di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Kemarin yang tawuran ada 2, KJP-nya dicabut. Jangan tawuran, belajar dengan benar, kita imbau. Kan kalau di Jakarta itu sekolah udah gratis ya, tinggal sekolah," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 27 Juli.

Heru meminta semua kepala sekolah dan guru-guru untuk senantiasa mengingatkan para siswa agar menghindari tawuran. Pengawasan orang tua hingga tokoh masyarakat di lingkungan rumah, menurut Heru, juga diperlukan.