JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada dua pelajar yang terlibat tawuran. Namun, Heru tak membeberkan identitas siswa yang tak lagi menerima KJP tersebut.
"Kemarin yang tawuran ada 2, KJP-nya dicabut. Jangan tawuran, belajar dengan benar, kita imbau. Kan kalau di Jakarta itu sekolah udah gratis ya, tinggal sekolah," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 27 Juli.
Heru meminta semua kepala sekolah dan guru-guru untuk senantiasa mengingatkan para siswa agar menghindari tawuran. Pengawasan orang tua hingga tokoh masyarakat di lingkungan rumah, menurut Heru, juga diperlukan.
Kepada para siswa, Heru juga mengingatkan kegiatan tawuran bisa berdampak buruk, mulai dari tindakan kriminal, terganggunya masyarakat sekitar, hingga ancaman masa depan mereka.
"Kalau tawuran, nanti masa depannya bagaimana? Gitu kan. Masa depan dirinya sendiri bagaimana? Kembali ke dirinya sendiri, kan kasihan. Jakarta, ya, anak-anaknya harus lebih pintar, lah," urai Heru.
Terpisah, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria memandang Heru Budi tak bisa hanya mengenakan sanksi pencabutan KJP pada para siswa yang terlibat tawuran.
Iman menegaskan, Pemprov DKI perlu menguatkan fungsi pengawasan dan pembinaan siswa agar tak terlibat bentrokan hingga tindakan kriminal oleh pihak sekolah hingga jajaran Satpol PP yang mengawasi di ruang publik.
"Apa antisipasi yang tepat untuk menghilangkan tawuran? Ya fungsi pengawasan, lah. Pengawasan guru di sekolah dan pengawasan orang tua di rumah," ungkap Iman.
Di sisi lain, Iman meminta Pemprov DKI memperbanyak fasilitas kegiatan ruang terbuka agar bisa dimanfaatkan oleh para remaja untuk, bermain, berolahraga, maupun mengembangkan potensi bakat mereka.
"Diberikan fasilitas-fasilitas untuk anak-anak bermain. Diperbanyak lapangan-lapangan gor untuk anak-anak beraktivitas sehingga tidak ada tawuran lagi. ini kan mereka tawuran karena tidak punya tempat untuk buang keringat," urainya.
