JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan partai tak memperjualbelikan suara rakyat di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Apalagi, kontestasi politik tersebut akan menentukan nasib rakyat ke depan.
"Demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Karena itu, suara rakyat adalah Suara Tuhan. Saya mengajak jangan pernah memperjualbelikan suara rakyat pada Pemilu 2024,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Sabtu, 15 Juli.
Firli mengingatkan partai merupakan pemegang suara rakyat yang mengantarkan kadernya duduk pada jabatan eksekutif maupun legislatif. Sehingga, mereka harus menghindari praktik lancung.
"Partai politik jauhkan kepentingan pribadi dan golongan demi mewujudkan tujuan negara Indonesia," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyebut politik uang masih terjadi. Dari kajian internal pada 2018, misalnya, 95 persen masyarakat menjatuhkan pilihannya karena diiming-imingi uang.
Sedangkan 72,4 persen memilih peserta pemilu karena pesona di media sosial dan 69,6 persen menjatuhkan pilihan karena melihat popularitas.
BACA JUGA:
Kemudian dari survei LIPI pada 2019 menyebut 46,7 persen masyarakat menganggap hal yang wajar. "Fakta ini sangat ironis, sebab jika sosok yang dipilih tidak berintegritas maka bisa dipastikan kebijakan yang akan diambil kelak akan jauh dari harapan masyarakat," tegas Wawan.
Kondisi ini membuat KPK akhirnya meluncurkan program 'Hajar Serangan Fajar' saat Pemilu 2024. Harapannya, jangan sampai ada lagi masyarakat tergiur dan kandidat yang menggunakan politik uang.
"Politik uang sama dengan sumber masalah sektor politik. Politik uang yang lebih populer dengan istilah serangan fajar adalah tindak pidana yang memicu terjadinya korupsi," pungkas Wawan.
