JAKARTA - Asisten Perekonomian dan keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengingatkan masyarakat akan risiko yang dihadapi masyarakat jika terlibat dalam pinjaman online (pinjol).
Hal ini menanggapi nilai utang pinjol warga Jakarta yang mencapai Rp10,35 triliun per April 2023.
Sri mengaku pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk tim percepatan akses keuangan daerah yang salah satu tugasnya meningkatkan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat.
Tim ini, kata Sri, bakal menyampaikan masyarakat untuk tidak mudah tergiur untuk mengajukan pinjol kepada layanan keuangan berbasis aplikasi yang kini menjamur hanya karena kemudahan pencairan pinjaman.
"Bicara sosialisasi, terkait bagaimana literasi keuangan di masyarakat betul-betul bisa ditingkatkan. Artinya, masyarakat seyogyanya tahu juga risikonya, meski pinjamannya mudah, hanya dalam hitungan detik, tapi sebetulnya ada resiko yang juga mereka harus ketahui," ungkap Sri kepada wartawan, Rabu, 12 Juli.
Lalu, Sri menyebut pihaknya juga bakal menawarkan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan terjun menjadi pelaku UMKM, ketimbang harus terlilit pinjol dengan bunga tinggi.
"Jika pendapatannya sudah cukup tentu, mereka tidak perlu melakukan pinjaman. Sehingga, kita fokus ke bagaimana ke perkembangan UMKM, keweirausahaan, dan lain-lain. Saya kira itu menjadi fokus penguatan ekonomi di Jakarta," urainya.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan hal yang mengejutkan terkait utang pinjaman online alias pinjol di Ibu Kota, belum lama ini.
BACA JUGA:
Berdasarkan data yang diperoleh hingga April 2023, sebanyak 2,38 juta akun pengguna memiliki angka utang mencapai Rp10,35 triliun. Dalam laman resmi OKI, utang tersebut mencakup 2,38 juta akun.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alyuddin pun merasa prihatin atas tingginya nilai utang pinjol warga Jakarta. Sebab, nilai ini lebih besar dari APBD Provinsi DI Yogyakarta.
"Ini Rp10,35 Triliun utang warga Jakarta yang berasal dari 2,38 juta akun. Terlepas utang untuk apa, entah gaya hidup atau apa, tapi kan jutaan. Kalau kita rata-rata misalnya 1 orang punya 2 akun saja, itu sudah 1 juta orang warga Jakarta yang terjerat rentenir. Nah, itu gila-gilaan kalau saya dapet cerita dari masyarakat," kata Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Suhud menilai Pemprov DKI tak bisa menganggap remeh kondisi ini. Sebab, selama menyerap aspirasi warga saat reses, Suhud kerap mendengar keluhan mereka yang terjerat pinjol dengan bunga tinggi dan tak mampu melunasinya.
"Menurut saya ini tidak bisa dianggap enteng. 2 juta akun misalnya dari juta orang. Satu juta ini terjerat rentenir. Pemprov harus hadir untuk mengatasi dan mencari jalan keluar terhadap persoalan itu," ujar Suhud.
