Pembicaraan KTT Perdamaian Ukraina Mencapai Kemajuan, Kepala Staf Presiden Zelensky: Kami Siap Mendengarkan

JAKARTA - Upaya Ukraina dengan para sekutunya untuk membangun dukungan internasional yang luas bagi sebuah cetak biru perdamaian telah mencapai kemajuan, namun pertemuan puncak untuk mengesahkan sebuah dokumen masih harus menunggu beberapa bulan lagi, menurut para pejabat.

Para pejabat senior dari Ukraina, negara-negara G7, Uni Eropa, Brasil, India, Arab Saudi, Afrika Selatan dan Turki bertemu pada Hari Sabtu di Denmark untuk membahas konsep tersebut. China turut diundang dalam pembicaraan tersebut, namun tidak hadir.

Pertemuan di Kopenhagen itu bertujuan untuk memajukan proposal dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk sebuah "KTT perdamaian", untuk mendukung prinsip-prinsip yang akan mendukung penyelesaian apapun untuk mengakhiri perang yang dimulai dengan invasi Rusia 16 bulan yang lalu.

Para pejabat Ukraina dan Barat telah mengatakan, KTT tersebut tidak akan melibatkan Rusia. Sebaliknya, mereka bertujuan untuk menggalang koalisi yang luas di belakang pemerintah Kyiv, termasuk negara-negara besar yang telah memutuskan untuk tidak memberikan bantuan militer kepada Ukraina atau menjatuhkan sanksi kepada Rusia, untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Moskow.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan, gejolak di Rusia dapat membujuk lebih banyak negara untuk bergabung.

"Menurut interpretasi saya, (Presiden Vladimir, red) Putin telah melemah, setidaknya sampai batas tertentu. Dan mudah-mudahan hal itu juga dapat berdampak pada kesediaan seluruh dunia untuk mendiskusikan situasi pasca-perang di Ukraina," kata Rasmussen kepada para wartawan dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg pada Hari Senin, melansir Reuters 27 Juni.

Sementara pergolakan di Rusia menjadi latar belakang yang dramatis untuk pembicaraan, para pejabat mengatakan fokusnya adalah mencoba untuk menemukan kesamaan untuk formula perdamaian yang mungkin, berdasarkan rencana 10 poin yang diuraikan oleh Presiden Zelensky November lalu.

"Ada konsensus umum yang muncul, bahwa hal itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip Piagam PBB, seperti integritas teritorial dan kedaulatan," kata seorang pejabat senior Komisi Eropa yang mengetahui tentang perundingan tersebut.

"Semakin dekat dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, semakin besar kemungkinan semua orang pada akhirnya dapat mendaftar," tambah pejabat tersebut, yang berbicara tanpa menyebut nama.

Terpisah, Andriy Yermak, Kepala Staf Presiden Zelensky yang mewakili Ukraina dalam pembicaraan tersebut mengatakan, kepada jurnalis Jerman dalam sebuah panggilan video pada Hari Jumat, Ukraina menginginkan penyelesaian perdamaian yang didasarkan pada proposal-proposal mereka, namun terbuka terhadap masukan-masukan dari pihak-pihak lain.

"Kami siap untuk mendengarkan," kata Yermak, menekankan "Jelas bahwa tidak akan ada kompromi teritorial," sejurus kemudian.

Diketahui, Presiden Zelensky telah mengusulkan pertemuan itu diadakan pada Bulan Juli. Namun, para pejabat mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan kemungkinan besar akan dilaksanakan pada akhir tahun ini.

Belum ada tempat yang disepakati untuk pertemuan tersebut, namun para diplomat mengatakan Kopenhagen telah diusulkan.

"Tidaklah buruk jika Ukraina memiliki sedikit waktu untuk juga mencoba beberapa keuntungan di medan perang, mengambil keuntungan dari beberapa ketidakstabilan yang kita lihat akhir pekan ini," ujar seorang pejabat senior Uni Eropa.