JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja dengan PT Pembangunan Jaya Ancol yang membahas soal polemik proyek mangkrak di dalam kawasan wisata Ancol.
Dalam rapat ini, sejumlah Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk membongkar masalah proyek mangkrak di Ancol hingga rekomendasi penyelesaian atas masalah tersebut.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD. Anggota Pansus paling banyak dibentuk atas 25 orang, terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
"Saya pikir kita harus fokus di sini, bila perlu kita buat pansusnya. Saya mengusulkan dari Komisi B supaya membuat pansus Ancol ini karena ternyata masalah atau persoalan yang ada di Ancol ini sangat besar," kata Pandapotan di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 21 Juni.
Berdasarkan laporan Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol Winarto dalam rapat hari ini, terdapat empat masalah proyek mangkrak, mulai dari kerja sama pembangunan apartemen dengan Crown, hotel dengan Marriot Group, pengembangan Sea World dengan PT Sea World Indonesia, dan pembangunan BTO Music Stadium di Mal ABC dengan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana.
Pandapotan mengaku kaget dengan royek-proyek mangkrak yang kini baru terungkap. Sebab, selama ini, Ancol selaku perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemprov DKI tersebut tidak pernah melaporkan masalah pembangunan di kawasan wisatanya.
"Saya sangat terkejut mendengar informasi ini. Selama ini, saya enggak pernah tahu persoalan-persoalan ini. Saya kira tidak ada masalah di ancol terkait pembangunan-pembangunan," ungkap Pandapotan.
Atas dasar itu, Pandapotan meminta pimpinan Komisi B untuk mengusulkan pembentukan pansus proyek mangkrak Ancol kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta.
"Ini perlu perhatian khusus, karena ini salah satu persoalan BUMD kita. Belum lagi BUMD-BUMD lain, belum lagi soal penugasannya. saya pikir ini teman2 anggota Komisi B akan makin jeli dan teliti untuk bisa mengawasai BUMD ini," tegasnya.
BACA JUGA:
Senada, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Aliyudin juga mengusulkan pembentukan pansus proyek mangkrak Ancol. Di sisi lain, Suhud juga menyarankan adanya audit khusus atas proyek mangkrak oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI.
"Terus terang kita tentu kecewa dengan situasi yang ada.
saya setuju perlunya ada pansus DPRD untuk mendalami permasalahn yg muncul ini. Yang kedua, saya kira BP BUMD perlu melakukan semacam audit untuk melhat lost opportunity dari mangkraknya sekian banyak proyek ini," ungkap Suhud.
Terkait
