Sadar Penyelidikan Dugaan Korupsi Kementan Bakal Dikaitkan ke Politik, KPK: Setop Narasi Berdasar Asumsi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tahun politik tak akan mempengaruhi kinerja mereka. Semua diminta menghentikan narasi dan tudingan yang hanya berbasis asumsi.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menanggapi tudingan mantan Wamenkumham Denny Indrayana di tengah penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Kami sangat sadar semua yang dikerjakan KPK saat ini akan selalu dikaitkan dengan politik. Tapi, kami tak akan terpengaruh," kata Ali kepada wartawan, Rabu, 14 Juni.

KPK maklum kalau kerjanya akhir-akhir bakal dikaitkan ke politik. "Tapi kami pun harus ingatkan setop narasi asumsi tersebut," tegasnya.

Dipastikan tiap penetapan tersangka oleh KPK bakal didasari kelengkapi bukti dan bisa dipertanggungjawabkan di persidangan. "Sudah banyak contoh perkara yang selalu dinarasikan kriminalisasi dan politis," ujar Ali.

"Namun, itu semua tidak terbukti hanya asumsi pihak-pihak tertentu yang berkepntingan atas dimaksud," sambungnya.

Dalam pesan beredar disebutkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama dua anak buahnya, KSD dan HTA ikut terseret dalam dugaan korupsi ini. Penyelidikan ini dikatakan sudah berjalan sejak 16 Januari.

Adapun pesan ini dikirimkan bersama tautan akun Instagram @pedeoproject. Di sana disebut, pasal tindak pidana yang diselidiki adalah Pasal 12E dan/atau Pasal 12B tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 dan Pasal 3 UU Nomor 8 tentang TPPU jo Pasal 56 dan 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menanggapi hal ini, Denny Indrayana menyebut KPK menjadi alat untuk mengganggu Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Adapun NasDem menjadi salah satu partai yang tergabung dan Syahrul merupakan kader.

Meski begitu, dia bilang gangguan ini tak akan berpengaruh melainkan makin menguatkan posisi NasDem. Surya Paloh sebagai ketua umum partai itu juga diklaim Denny tak akan terpengaruh dengan isu yang muncul.