JAKARTA - Seorang menteri dari partai yang berkuasa di Tamil Nadu, India selatan, menangis tersedu-sedu setelah ditangkap oleh badan penipuan keuangan federal atas tuduhan pencucian uang.
V Senthil Balaji, seorang politisi dari Partai Dravida Munnetra Kazhagam yang berkuasa di negara bagian pesisir tersebut, diinterogasi selama 18 jam oleh Direktorat Penegakan Hukum pada Hari Selasa atas dugaan keterlibatannya dalam sebuah kasus penipuan, melansir The National News 14 Juni.
Badan ini juga melakukan penggeledahan di kediaman sang menteri yang terletak di Chennai dan berlangsung selama lebih dari 24 jam.
Ia ditahan pada Rabu dinihari usai rangkaian interogasi. Beberapa saat kemudian, ia mengeluh sakit di bagian dada dan dibawa ke rumah sakit.
Tiba di rumah sakit, Senthil Balaji menangis ketika para pendukungnya berkumpul di luar dan meneriakkan slogan-slogan yang menentang badan federal tersebut.
Sementara itu, pemimpin partai dan kepala menteri negara bagian MK Stalin menuduh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh PM Narendra Modi menargetkan partai tersebut, mengecam pemerintah atas penggeledahan yang dilakukan terhadap Balaji.
#WATCH | Tamil Nadu Electricity Minister V Senthil Balaji breaks down as ED officials took him into custody in connection with a money laundering case and brought him to Omandurar Government in Chennai for medical examination pic.twitter.com/aATSM9DQpu
— ANI (@ANI) June 13, 2023
"Penggeledahan yang dilakukan di kantor sekretariat menteri yang terhormat Senthil Balaji, merupakan serangan langsung terhadap prinsip federal," cuit Stalin di Twitter.
"Taktik pintu belakang BJP terhadap lawan-lawan politiknya tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. BJP akan segera mempelajarinya dengan cara yang sulit. Diamnya orang-orang yang menyaksikan tindakan politik balas dendam BJP yang murahan ini tidak boleh diremehkan," tegasnya.
Sedangkan Presiden Kongres Mallikarjun Kharge mengutuk penangkapan tengah malam tersebut.
"Ini tidak lain adalah pelecehan politik dan balas dendam oleh Pemerintah Modi terhadap mereka yang menentangnya. Tak satu pun dari kami di pihak oposisi akan terintimidasi oleh tindakan kurang ajar seperti itu," ujarnya.
BACA JUGA:
Diketahui, partai-partai oposisi nasional dan regional India telah lama menuduh Pemerintahan PM Modi menggunakan badan-badan federal sebagai senjata untuk menyasar para politisi saingannya.
Sekitar empat belas partai politik telah melakukan kontak dengan Mahkamah Agung pada Bulan Maret, guna menentang "penggunaan sewenang-wenang" dari lembaga-lembaga seperti Direktorat Penegakan Hukum dan Biro Investigasi Pusat, untuk menangkap dan memulai proses kriminal terhadap para pemimpin oposisi yang mengekspresikan perbedaan pendapat atau tidak setuju dengan Pemerintahan PM Modi.
