JAKARTA - Turki akan menggelar pertemuan keempat yang membahas aksesi Swedia sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) hari ini, untuk mematuhi memorandum trilateral di Madrid tahun lalu bersama dengan Finlandia, yang telah memeroleh persetujuan Turki.
Direktorat Komunikasi Turki mengatakan, pertemuan yang digelar di Kompleks Kepresidenan Turki akan dipimpin Kepala Penasihat Presiden Recep Tayyip Erdogan yang baru diangkat Akif Çağatay Kılıç.
Selain itu, pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh Direktur Kantor Pribadi Sekjen NATO Stian Jenssen; Sekretaris Kementerian Luar Negeri Swedia Jan Knutsson dan Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Finlandia Jukka Salovaara.
Pertemuan ini digelar setelah Undang-Undang Anti-Teror yang dikeluarkan Swedia pada November lalu, berlaku mulai 1 Juni. Undang-undang itu memungkinkan pihak berwenang untuk mengadili individu yang mendukung kelompok teroris. Diharapkan, itu bisa Ankara menyetujui keanggotaan Swedia.
Sebelumnya, sejumlah menteri luar negeri NATO berharap Turki akan menyetujui aksesi Swedia jelang KTT yang diadakan di ibu kota Lituania, Vilnius pada 11-12 Juli.
Berbicara kepada wartawan di Washington, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan "pantas" bagi semua anggota NATO, termasuk Turki, untuk meningkatkan kekhawatiran keamanan mereka atas perluasan NATO, karena Swedia ingin bergabung dengan aliansi transatlantik.
"Ini adalah sebuah proses dan sudah sepantasnya selama proses itu, setiap anggota aliansi dapat menyampaikan kekhawatiran atau masalah apa pun yang mungkin ada," katanya dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Italia, dikutip dari Daily Sabah 14 Juni.
Blinken mengakui kecepatan proses pengajuan keanggotaan Swedia dan Finlandia, dengan mengatakan, "Jika Anda melihat hal ini secara historis, proses untuk Finlandia dan Swedia sangat, sangat cepat, dan memang sudah seharusnya demikian, mengingat fakta bahwa kedua negara tersebut telah menjadi mitra lama NATO, di antara negara-negara demokrasi terkuat di dunia, yang merupakan anggota Uni Eropa," papar Menlu Blinken.
BACA JUGA:
"Dan tentu saja, tantangan yang ditimbulkan pada keamanan Eropa oleh agresi Rusia di Ukraina membuat masalah ini semakin mendesak," tambahnya.
Swedia juga mengambil langkah konkret untuk meredakan kekhawatiran keamanan Turki. Pada Hari Senin, Pemerintah Swedia memutuskan untuk mengekstradisi seorang pria yang dihukum karena pelanggaran narkoba di Turki pada tahun 2013. Ia sempat tinggal di Swedia selama lima tahun.
Menurut surat kabar Aftonbladet, pria tersebut menuntut agar ia tidak diekstradisi ke Turki, dengan alasan dukungannya kepada kelompok teroris PKK dan mengunduh ByLock, aplikasi pesan terenkripsi milik Kelompok Teror Gulen (FETÖ) yang merupakan dalang di balik upaya kudeta 15 Juli 2016 di Turki.
