Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berobat ke luar negeri semakin berkurang dengan kehadiran Tzu Chi Hospital di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan Tzu Chi Hospital hari ini, Rabu 14 Juni.

Kepala negara juga sempat meninjau fasilitas serta peralatan modern untuk perawatan pasien berbagai penyakit seperti kanker, thalasemia, maupun sumsum.

"Semuanya saya lihat, peralatan, sarana prasarana, semuanya sangat modern. Saya sangat menghargai pembangunan rumah sakit ini," kata Jokowi jelang menandatangani prasasti peresmian Tzu Chi Hospital.

Jokowi menyebutkan rumah sakit yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia tersebut memiliki kapasitas 576 kamar yang dilengkapi sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang canggih.

Oleh karena itu, kepala negara berharap kehadiran Tzu Chi Hospital dapat menekan tingkat kepergian WNI yang berobat ke luar negeri, sekaligus mengurangi laju capital outflow.

Menurut Presiden Jokowi, setiap tahunnya terdapat hampir satu juta WNI yang pergi berobat ke luar negeri, menimbulkan hilangnya devisa sekira 11,5 miliar dolar AS atau sekira Rp170 triliun.

"Rp170 triliun hilang gara-gara berobat ke luar negeri. Sekarang setop, pergi saja ke Tzu Chi Hospital," ujar Presiden Jokowi.

Presiden meyakini kualitas dan kemampuan dokter-dokter Indonesia tidak kalah dibandingkan tenaga kesehatan negara tujuan WNI berobat, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang.

Hanya saja, Presiden Jokowi mengakui dari segi kecanggihan alat kesehatan negara-negara tersebut selama ini lebih unggul.

Oleh karena itu Presiden mengapresiasi kecanggihan peralatan kesehatan modern yang telah disiapkan Tzu Chi Hospital.

"Semoga ini bisa bersaing dan masyarakat kita berobat di dalam negeri dan kita tidak kehilangan Rp170 triliun per tahun karena urusan sakit saja," ujar Presiden Jokowi.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian Tzu Chi Hospital adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, dan Kepala Sekretariat Presiden sekaligus Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.