Bagikan:

YOGYAKARTA - Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) Laksamana Yudo Margono berkata prioritas pembuatan Komando Wilayah Militer (Kodam) baru hendak dicoba di Papua ketimbang wilayah yang lain. Lantas daerah yang akan memiliki kodam baru di mana saja?

Ia berkata terdapat sebagian provinsi baru ataupun wilayah otonomi baru(DOB) di Papua, tetapi dikala ini baru terdapat 2 yaitu Kodam XVII/Cenderawasih serta Kodam XVIII/Kasuari.

"Nanti dilaksanakan secara bertahap, khususnya yang utama yang sekarang ini di DOB daerah pemekaran yang di Papua," ucap Yudo saat konferensi pers ASEAN Chief of Defence Forces Meeting (ACDFM) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu 7 Juni.

Daerah yang Akan Memiliki Kodam Baru

Dikenal, pemerintah membentuk 4 provinsi baru di Papua, antara lain Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan serta Papua Barat Daya.

Yudo berkata pembuatan Kodam baru di bermacam wilayah tidak dapat dilaksanakan secara serentak. Wajib ada wilayah yang diprioritaskan terlebih dulu.

Pembuatan kodam baru, bagi Yudo, dilihat dari pertumbuhan situasi daerah dan anggaran yang dialokasikan oleh negeri.

"Kan, tidak mungkin semuanya langsung secara bersamaan, menyeluruh, ini tidak mungkin anggarannya akan cukup," ujar Yudo.

Pembuatan kodam baru di berbagai daerah juga dapat memakan waktu bertahun- tahun. Walaupun banyak wilayah yang memerlukan kodam, tetapi tidak dapat dilakukan dengan kilat.

"Tentunya perencanaan itu ada, tapi tetap mengacu kepada anggaran maupun perkembangan situasi di wilayah tersebut," ucapnya.

Wacana pembuatan Kodam baru pertama kali dilontarkan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman pada Februari kemudian. Dudung menyebut kodam bakal dibentuk di seluruh provinsi di Indonesia.

Ia berkata Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) Laksamana Yudo Margono menyetujui perihal tersebut. Dudung berkata usulan itu hendak ditindaklanjuti Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) ke departemen terpaut.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pula telah mengetahui usulan tersebut. Baginya, memanglah butuh kodam baru di beberapa daerah buat menguatkan pertahanan Indonesia.

Tetapi, rencana itu dikritik oleh Koalisi Warga Sipil buat Reformasi Zona Keamanan yang memperhitungkan rencana akumulasi kodam di masing- masing provinsi ialah kemunduran terhadap reformasi Tentara Nasional Indonesia(TNI).

"Kami memandang bahwa pernyataan kedua pejabat tersebut tidak berdasar, sangat berbahaya, dan merupakan kemunduran bagi perkembangan Reformasi TNI dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," kata koalisi dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Mereka memperhitungkan wacana tersebut mengkhianati semangat Reformasi 1998, khususnya penghapusan doktrin dwifungsi ABRI yang salah satu agendanya yakni restrukturisasi Komando Teritorial( Koter).

Jadi setelah mengetahui daerah yang akan memiliki Kodam baru, simak berita menarik lainnya di VOI, saatnya merevolusi pemberitaan!