Luhut Hadir Jadi Saksi Persidangan Haris Azhar dan Fatia, Wartawan Dibatasi Masuk Ruang Sidang

JAKARTA - Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti diwarnai aksi dorong antara petugas kepolisian dengan pendukung kedua aktivis tersebut.

Aksi dorong berlangsung ketika pendukung Haris Azhar dan Fatia ingin masuk ke dalam area Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) yang dijaga ketat aparat kepolisian dari Polres Jakarta Timur, Kamis 8 Juni.

Aparat kepolisian tidak memperkenankan siapa pun masuk ke dalam gerbang PN Jaktim. Bahkan jurnalis hendak meliput dibatasi masuk persidangan Haris Azhar dan Fatia yang menghadirkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi.

Akibatnya, kemacetan lalu lintas di depan PN Jaktim tak dapat dihindari mencapai dua kilometer karena banyak pengguna kendaraan yang memperlambat laju kendaraan untuk melihat unjuk rasa yang dilakukan oleh pendukung Haris Azhar dan Fatia.

Kemacetan lalu lintas juga terjadi dari arah Pondok Kopi melintasi Jalan Layang Penggilingan menuju Pulo Gebang.

Saat ini persidangan dengan pemeriksaan saksi Luhut Binsar Pandjaitan masih berlangsung.

Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa.

Dakwaan itu dibacakan jaksa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 3 April.

Jaksa menyatakan pernyataan Haris dan Fatia dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut.

Video tersebut berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1!. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.

Haris dan Fatia didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP Tentang Penghinaan.