JAKARTA - Mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dirujuk ke kepolisian, terkait kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan karantina wilayah selama pandemi COVID-19, sebuah tuduhan yang digambarkan oleh kantornya sebagai "upaya lain yang bermotif politik".
Kantor Kabinet, yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan mengatakan, mereka telah membuat rujukan ke polisi berdasarkan informasi yang ditemukan saat menyiapkan pengajuan untuk penyelidikan publik terhadap pandemi.
Surat kabar Times, yang pertama kali melaporkan berita tersebut pada Hari Selasa mengatakan, buku harian Johnson menunjukkan kunjungan selama pandemi oleh teman-teman mereka ke Chequers, sebuah rumah pedesaan yang digunakan sebagai tempat tinggal resmi oleh para perdana menteri.
Kantor Kabinet mengonfirmasi mereka telah memberikan informasi kepada polisi, "sesuai dengan kewajiban dalam kode layanan sipil".
Baik Kepolisian Metropolitan London dan Kepolisian Thames Valley, kepolisian yang mencakup wilayah di sekitar Chequers, mengatakan sedang mengkaji informasi tersebut, yang terkait dengan potensi pelanggaran peraturan perlindungan kesehatan antara Juni 2020 dan Mei 2021.
Boris Johnson yang meninggalkan jabatan perdana menteri karena tersandung skandal pesta saat karantina COVID-19 di kantor dan kediamannya, Downing Street 10, menentang tudingan terbaru dan mengatakan pernyataan itu tidak berdasar.
"Pernyataan Kantor Kabinet bahwa telah terjadi pelanggaran aturan COVID lebih lanjut sama sekali tidak benar. Pengacara telah memeriksa peristiwa yang dipermasalahkan dan menilai hal itu sesuai dengan hukum," kata kantornya dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Reuters 24 Mei.
"Banyak yang akan menyimpulkan bahwa ini memiliki semua ciri khas dari upaya lain yang bermotif politik," sambungnya.
Sebelumnya, juru bicara Johnson mengatakan beberapa "entri yang disingkat" dalam buku harian resmi mantan perdana menteri itu, ditanyakan oleh Kantor Kabinet dalam persiapan untuk penyelidikan COVID Inggris, tetapi telah ditangani oleh pengacaranya.
Ini merupakan pukulan lebih lanjut bagi Johnson, yang masih dilihat oleh beberapa orang di Partai Konservatif yang berkuasa, sebagai pemenang suara yang mungkin akan kembali ke posisi tertinggi di Inggris.
Sebelumnya, Johnson didenda oleh polisi karena menghadiri acara untuk merayakan ulang tahunnya di Downing Street pada Juni 2020, menjadikannya perdana menteri pertama yang terbukti melanggar hukum saat menjabat.
Namun, ia juga tetap mendapat dukungan dari beberapa anggota Partai Konservatif, yang merasa ia masih menjadi harapan terbaik mereka untuk mempertahankan kekuasaan, sebuah faktor yang memicu perpecahan di dalam partai sebelum pemilihan umum yang diperkirakan akan berlangsung tahun depan.
BACA JUGA:
Johnson sendiri diketahui masih diselidiki oleh komite parlemen, mengenai apakah dia sengaja atau tidak sengaja menyesatkan House of Commons atas apa yang disebut 'partygate'. Mantan perdana menteri tersebut mengatakan kepada Komite Hak Istimewa, tidak ada bukti bahwa ia sengaja menyesatkan anggota parlemen.
Kantor Johnson menyatakan, langkah Kantor Kabinet adalah "upaya terakhir ... untuk memperpanjang penyelidikan Komite Hak Istimewa karena sudah sampai pada kesimpulan dan untuk melemahkannya, bahwa pertemuan di Chequers berada di bawah peraturan yang diadakan di luar ruangan atau dilindungi oleh pengecualian.
"Pengacara Johnson malam ini telah menulis surat kepada kepolisian yang terkait, untuk menjelaskan secara rinci mengapa Kantor Kabinet sepenuhnya salah dalam pernyataannya," sebut kantornya.
