Bagikan:

JAKARTA - Otoritas Inggris mengatakan pada Hari Selasa, mereka berencana menghapus hak beberapa pelajar internasional untuk membawa anggota keluarga mereka ke negara tersebut, sebagai bagian dari langkah-langkah untuk menurunkan angka migrasi tahunan yang mencapai rekor tahun lalu.

Perdana Menteri Rishi Sunak telah berjanji untuk menurunkan migrasi legal dan mengatakan minggu lalu, ia sedang mempertimbangkan berbagai pilihan untuk mengurangi tingkat kedatangan yang tinggi, sebagai bagian dari janjinya sebelum pemilihan umum yang diperkirakan akan diadakan tahun depan.

Kementerian Dalam Negeri mengatakan langkah-langkah baru yang menargetkan mahasiswa pascasarjana, kecuali mereka yang mengikuti program penelitian, akan membantu mengurangi migrasi "secara substansial" dan menghentikan orang-orang yang menggunakan visa pelajar sebagai jalur gelap untuk mencari pekerjaan di Inggris.

"Kami telah melihat peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam jumlah tanggungan mahasiswa yang dibawa ke negara ini dengan visa," kata Menteri Dalam Negeri Suella Braverman dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Reuters 24 Mei.

"Ini adalah hal yang adil untuk dilakukan agar kami dapat melindungi layanan publik kami dengan lebih baik, sekaligus mendukung perekonomian dengan mengizinkan para mahasiswa yang memberikan kontribusi paling besar untuk terus datang ke sini," paparnya.

Diketahui, aturan saat ini memungkinkan mahasiswa pascasarjana yang mengambil program yang berlangsung selama sembilan bulan atau lebih untuk membawa pasangan dan anak-anak mereka ke Inggris.

Tetapi, pemerintah mengatakan jumlah tanggungan dari sana telah melonjak delapan kali lipat sejak 2019, menjadi 136.000 orang pada tahun lalu.

Langkah-langkah tersebut, yang akan berlaku efektif mulai Januari, dilakukan sebelum rilis perkiraan migrasi bersih tahunan untuk tahun 2022 pada Hari Kamis. Untuk tahun yang berakhir pada Juni 2022, migrasi neto mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 504.000.

Angka-angka tersebut akan turun ke tingkat sebelum pandemi dalam jangka menengah, tambah Braverman, tanpa memberikan target yang pasti.

Tingginya tingkat migrasi legal, dan tekanan tambahan pada layanan publik yang sedang berjuang, telah lama mendominasi wacana politik Inggris dan merupakan salah satu pendorong utama referendum Brexit pada tahun 2016.

Selain itu, Inggris juga akan menghapus kemampuan siswa internasional untuk beralih dari jalur pelajar ke jalur kerja sebelum studi mereka selesai, kata Kementerian Dalam Negeri.

Diketahui, visa pelajar merupakan proporsi terbesar dari migrasi ke Inggris dengan 486.000 visa yang dikeluarkan tahun lalu, tambah pihak kementerian.