Partai Demokrat Dominasi Kongres, Pemerintahan Joe Biden Bisa 'Tenang'

JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, Partai Demokrat mengambil alih kendali Senat Amerika Serikat (AS). Ini menjadi keuntungan bagi Pemerintahan Joe Biden, karena partai pengusungnya tersebut menguasai Kongres AS, baik di tingkat Senat maupun DPR AS.

Setelah pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS, Senat menyetujui penunjukkan Avril Haines sebagai Direktur Badan Intelijen Nasional. 

Kemudian, Senat juga melantik politisi Partai Demokrat Raphael Warnock dan Jon Ossoff dari Georgia serta Alex Padilla dari California. Padilla yang merupakan senator pertama berdarah Latin, akan menggantikan kursi Kamala Harris.

Pelantikan ketiganya juga membuat Biden akan mendapat dukungan penuh dari Senat lewat mayoritas Partai Demokrat, terutama untuk mengamankan sejumlah kebijakannya. Seperti bantuan untuk menangani krisis akibat pandemi virus korona.

Peta kekuasaan di Senat pun berubah. Pemimpin Senat Mayoritas kini dipegang oleh Senator Demokrat Chuck Schumer. Sementara, Pemimpin Senat Minoritas dipegang oleh Senator Republik Mitch McConnell yang sebelumnya memimpin mayoritas.

Schumer dan McConnell berjanji untuk bekerja sama terkait pembagian tugas di Senat. McConnell pun mengucapkan selamat dan bersedia mendukung Joe Biden yang bertahun-tahun dikenalnya.

“Saya mengucapkan selamat kepada teman saya dari Delaware, berharap dapat bekerja dengannya sebagai presiden baru kami, di mana pun memungkinkan,” kata McConnell, seperti melansir Reuters.

Kendati menjadi mayoritas dan partai pendukung pemerintah, Schumer berjanji akan tetap menjadikan senat kritis dan tegas, terutama terkait penanganan beberapa permasalahan prioritas, seperti krisi kesehatan, ekonomi, pandemi, serta keadilan rasial.

“Jangan salah, Senat akan dengan tegas, konsisten dan mendesak menangani ancaman terbesar bagi negara ini dan planet kita, termasuk perubahan iklim," ujarnya.

Selain itu, Senat baru siap untuk mengadakan sidang pemakzulan kedua mantan Presiden Donald Trump, dengan tuduhan menghasut pemberontakan yang disahkan oleh DPR minggu lalu setelah para pendukungnya menyerbu Capitol Hill. Namun, belum diumumkan kapan sidang dimulai.