Tanggapi JK yang Minta Jokowi Contoh Megawati dan SBY, PKB: Setiap Presiden Punya Gaya

JAKARTA - Ketua DPP PKB Daniel Johan, menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak banyak mencampuri urusan politik terutama terkait pilpres 2024. 

JK menyarankan, agar Jokowi mencontoh presiden-presiden sebelumnya, yakni Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menghindari keterlibatan dalam politik jelang akhir masa jabatannya.

Tak sepakat dengan JK, Daniel menilai, setiap presiden memiliki gaya yang berbeda-beda. Terpenting, kata dia, Jokowi tetap pada komitmennya untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik. 

"Masing-masing presiden punya gaya, yang penting demokrasi harus dipastikan tetap berjalan baik, sebagaimana komitmen Pak Jokowi yang disampaikan berulang kali," ujar Daniel kepada wartawan, Senin, 8 Mei. 

Menurut anggota DPR itu, presiden memiliki hak untuk berbicara mengenai perpolitikan. Bahkan, kata Daniel, kebijakan presiden tak lepas dari proses politik. 

"Seluruh kebijakan pemerintah kan memang politik, bisa menjabat presiden pun dari proses politik, yang penting tetap menjaga demokrasi berjalan baik," jelas Daniel. 

Meski begitu, Daniel menilai, saran dan masukan JK perlu untuk didengar sebagai koreksi agar demokrasi lebih baik lagi ke depan. 

"Tapi masukan-masukan yang ada seperti yang diberikan oleh Pak JK juga bagian dari dialektika untuk memajukan demokrasi," katanya. 

Sebelumnya, mantan Wapres Jusuf Kalla meminta Presiden Jokowi mengikuti pendahulunya, Megawati dan SBY yang tidak banyak mencampuri urusan politik di jelang akhir masa jabatannya. Hal itu dimaksudkan agar demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. 

"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," kata JK usai menerima kunjungan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, di kediamannya, Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 6 Mei, malam. 

JK mengaku, dirinya sangat menyayangkan sikap istana yang tidak mengundang Partai NasDem pada pertemuan ketua partai koalisi pendukung pemerintah di Istana Presiden beberapa waktu lalu.

Seharusnya, menurut JK, NasDem diundang karena hingga saat ini partai yang diketuai Surya Paloh itu masih merupakan partai pendukung pemerintah. Karena itu, JK beranggapan pertemuan di Istana tersebut adalah pembahasan politik. 

"Kalau pertemuan membicarakan, karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan apa itu wajar saja, tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik," kata JK.