Pembatasan COVID-19 Dicabut Akhir Bulan Ini, Pemerintah Washington Kirim 1.500 Tentara ke Perbatasan AS-Meksiko

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joe Biden berencana mengirimkan 1.500 pasukan tambahan guna membantu mengamankan perbatasan AS-Meksiko untuk sementara waktu, kata Pentagon sebagai bagian dari antisipasi kemungkinan peningkatan imigrasi ilegal ketika pembatasan perbatasan COVID-19 dicabut akhir bulan ini.

Pengerahan pasukan tugas aktif selama 90 hari akan melengkapi pekerjaan Patroli Perbatasan AS, tetapi tidak melaksanakan tugas penegakan hukum, kata juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder dalam sebuah pernyataan.

"Mereka akan melakukan pemantauan berbasis darat, entri data, dan "mengisi celah kemampuan kritis," kata Brigjen Ryder, melansir Reuters 3 Mei.

Nantinya, pasukan itu akan menambah pengerahan sekitar 2.500 pasukan Garda Nasional.

1.500 tentara dapat tiba di perbatasan AS-Meksiko pada 10 Mei, kata Brigjen Ryder saat pengarahan. Pentagon sedang mencari cara untuk mengganti personel tugas aktif dengan personel dari pasukan cadangan.

Pembatasan yang disebut dengan Title 42, yang akan berakhir pada tanggal 11 Mei, memungkinkan pihak berwenang AS untuk dengan cepat mengusir para migran non-Meksiko ke Meksiko tanpa kesempatan untuk mencari suaka.

Diketahui, Presiden Biden telah bergulat dengan rekor jumlah migran yang ditangkap secara ilegal melintasi perbatasan AS-Meksiko, sejak ia menjabat pada tahun 2021.

Sementara, Partai Republik mengkritik Pemerintahan Presiden Biden karena mencabut kebijakan keras pendahulunya yang berasal dari partai itu, Donald Trump, mengenai masalah imigran gelap.

Sebaliknya, beberapa aktivis Demokrat dan imigrasi juga mengecam Presiden Biden karena secara bertahap memperkuat pendekatannya terhadap keamanan perbatasan.

Senator Bob Menendez, seorang Demokrat dan ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS mengatakan, keputusan Presiden Biden untuk mengirim pasukan tidak dapat diterima.

"Mencoba untuk mencetak poin politik atau mengintimidasi migran dengan mengirim militer ke perbatasan melayani serangan xenofobia Partai Republik pada sistem suaka kami," kritik Menendez dalam sebuah pernyataan.

Ditanya mengenai hal ini, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan, AS adalah negara berdaulat dan Meksiko menghormati keputusannya.

Diketahui, militer AS telah digunakan untuk membantu mengamankan perbatasan selama pemerintahan presiden sebelumnya, termasuk dari Partai Republik George W. Bush, Demokrat Barack Obama, hingga Trump yang mengerahkan ribuan tentara aktif dan pasukan Garda Nasional.

Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyebut pengerahan seperti itu "praktik umum."

Sementara, para pemimpin Pentagon telah lama frustrasi tentang penempatan militer ke perbatasan, secara pribadi berpendapat tugas-tugas umum lebih cocok untuk lembaga penegak hukum dan dapat mempengaruhi kesiapan militer.