JAKARTA - Pemerintah, lewat Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mempertimbangkan kemungkinan memulangkan anak-anak berusia di bawah 10 tahun yang merupakan ISIS eks warga negara Indonesia. Namun, upaya ini mesti melihat case by case, misalnya sang anak adalah yatim piatu atau alasan lain.
Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mendukung keinginan memulangkan anak-anak ISIS eks WNI ini. Alasannya, mereka adalah korban yang perlu dilindungi oleh negara.
"WNA aja dalam rangka kepentingan nasional untuk sepak bola, basket, didukung. Ini WNI bapaknya melepas, tapi anak ini kan masih ada. Masa dia mau balik, kita tidak bisa terima? Naluri aja ya, naluri kita yang wajar saja kalau itu saudara kamu gimana? Nangis enggak kamu?" tuturnya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Februari.
Dia menambahkan, tidak semua anak-anak yang pergi ke Suriah bergabung menjadi kombatan ISIS. Tapi, ada juga yang ke sana karena dibawa oleh orang tua atau suami, kata Desmond, ini yang merupakan korban.
Karenanya, Desmond meminta pemerintah pro-aktif untuk masalah ini dengan cara melakukan pendataan jumlah anak-anak yang ada di sana dan istri-istri yang menginginkan pulang namun tidak tahu caranya.
"Kalau mereka tidak punya kewarganegaraan, terus mereka tinggal di mana? Di sini lah saya pikir kearifan pemerintah untuk mendeteksi sejak awal, agar ada kebijakan khusus terhadap mereka," ucapnya.
BACA JUGA:
Selanjutnya, Desmond mengatakan, ketika pemerintah jadi memulangkan anak-anak ISIS eks WNI, mereka harus ditangani secara khusus. Desmond menyarankan, penanganan ini bukan menjadi tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebab, menurutnya, selama ini program BNPT dalam menanggulangi teroris tidak signifikan, termasuk deradikalisasinya.
"Saya pikir tidak cocok untuk di BNPT berarti pemerintah harus menyampaikan ke mana ini anak-anak perlu dibina," katanya.
Sementara itu, pengamat Terorisme Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya yang menghubungi VOI mengatakan, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam rencana pemulangan WNI eks ISIS pemerintah dengan memadukan berbagai pendekatan, hukum, kemanusiaan dan keamanan.
Ulya menilai, pemerintah tidak dapat terburu-buru memutuskan proses pemulangan mereka. Ketika kebijakan pemulangan itu ditujukan hanya untuk anak-anak ISIS eks WNI, pemerintah harus memikirkan dampaknya. Ulya khawatir anak-anak tersebut tumbuh dengan memelihara dendam terhadap negara.
"Anak-anak dibawa pulang, emboknya dibuang. Begitu besar anak-anak balas dendam," tuturnya.
Namun, beda urusannya ketika ayahnya yang tidak dapat pulang ke Tanah Air. Dampaknya tidak sampai pada aksi balas dendam. Sebab, kata Ulya, banyak anak-anak WNI eks ISIS yang sebetulnya sudah bersatatus yatim atau tidak memiliki ayah. Karena ayah mereka telah meninggal saat perang di Timur Tengah.
