Kapolri Mendatang Harus Mampu Satukan Senior-Junior di Korps Bhayangkara, Siapa Itu?
Mabes Polri (Angga Nugraha/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi 5 nama jendral bintang tiga (Komjen) sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis. Kapolri Idham akan memasuki masa pensiun pada akhir Januari 2021 mendatang. 

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengatakan, ada kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh calon Kapolri mendatang. Salah satu yang penting adalah mampu menyatukan korps bhayangkara. 

"Menyatukan internal Polri. Tentu mudah-mudahan senior-junior bisa disatukan. Kami berharap, ke depan, figur Kapolri betul-betul menjadi seorang pemimpin yang negarawan, bisa membawa institusi ini promoter (profesional, modern, terpercaya) yang sebenarnya," kata Herman Hery kepawa wartawan di Jakarta, seperti diberitakan Antara, Selasa, 12 Januari. 

Kendati menyebutkan kriteria calon Kapolri ideal, Hery menolak menyebutkan siapa nama calon Kapolri yang masuk dalam kriteria tersebut. Masing-masing jendral, tegas dia, memiliki kelebihannya sendiri. 

"Saya tidak etis menyebut, semua kami kenal, karena saya sudah 16 tahun di Komisi III. Menurut saya, semua yang diajukan punya kelebihan-kelebihan kok,"terang politisi PDI Perjuangan ini. 

Lima nama yang telah masuk ke kantong Jokowi adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafly Amar, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kalemdiklat Polri Komjen Arief Sulistyanto, dan Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, dalam memilih pejabat, Jokowi memiliki cara yang unik. Biasanya, Jokowi akan meminta dibuatkan beberapa dokumen yang berisi nama masing-masing calon.

Nantinya, salah satu dokumen itu akan ditanda tangani. Sementara sisanya akan langsung dimusnahkan.

"Cara khas yang sering dilakukan Presiden dalam memilih pejabat, meminta dibuatkan 5 draf surat pengusulan yang berisi nama-nama yang berbeda,"

"Pada saat yang tepat beliau tandatangani salah satu sedangkan draf surat yang tidak ditandatangani dimusnahkan. Jadi tak ada yang tahu kecuali setelah diumumkan secara resmi," terang dia.