Survei IPO: 41 Persen Publik Tak Puas dengan Kinerja Jokowi

JAKARTA - Hasil survei nasional Indonesia Political Opinion (IPO) periode 1-7 Maret 2023, menyebutkan sebanyak 41 persen publik menyatakan tidak puas atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dari hasil survei nasional tersebut, ketika disodorkan pertanyaan kepada responden 'Secara umum, apa penilaian Bapak/Ibu terhadap kinerja Bapak Presiden Joko Widodo, apakah Sangat Puas, Puas, Tidak Puas, atau Sangat Tidak Puas?', sebanyak 41 persen responden menjawab Tidak Puas, 43 persen menjawab Puas, 9 persen menjawab Sangat Puas, 5 persen menjawab Sangat Tidak Puas, dan 2 persen menjawab Tidak Tahu," ujar Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah, Sabtu, 11 Maret.

Kemudian berdasarkan jawaban responden, lanjut Dedi, hal yang mempengaruhi kepuasan publik atas kinerja Jokowi, yakni 42,5 persen memberikan bantuan sosial, 21,4 persen pembangunan infrastruktur, 4,2 persen merakyat dan sederhana, 1,7 persen berhasil mengurangi kemiskinan, 1,1 persen mengendalikan harga kebutuhan pokok, 1,1 persen menjaga keamanan nasional, 1,0 persen penegakan hukum, 1,0 persen pemberantasan korupsi. Sementara hal-hal lainnya hanya mendapatkan respon responden diangka 0,2 sampai 0.9 persen.

Sebanyak 53 persen, responden juga menjawab kondisi ekonomi nasional saat ini dalam keadaan buruk, hanya 37 persen yang menjawab baik.

"Sebanyak 6 persen menjawab tidak tahu, 3 persen menjawab sangat buruk, dan hanya 1 persen yang menjawab sangat baik," katanya.

Dedi mengatakan, persepsi publik atas kondisi ekonomi nasional yang buruk ini cenderung meningkat dibandingkan dengan hasil survei serupa yang dilakukan IPO pada 19-24 Oktober 2022 yang hanya sebesar 42 persen, naik sebesar 11 poin.

Namun, berbeda halnya dengan yang menyatakan baik, terjadi peningkatan dari 31 persen menjadi 37 persen, naik 6 poin. Demikian pula responden yang menyatakan tidak tahu, menurun dari 18 persen pada survei 2022 menjadi 6 persen. Sedangkan sangat baik menurun dari 7 persen menjadi 3 persen.

"Sementara pada isu politik, pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin mendapatkan penilaian positif, karena responden menilai 42 persen kondisi politik saat ini baik. Hal ini berbeda dengan survei sebelumnya yang hanya 31 persen responden menyatakan hal serupa," kata Dedi.

Dedi menyebut, penilaian buruk atas kondisi politik juga menurun, dari 32 persen pada survei sebelumnya, menjadi 27 persen pada survei Maret ini. Namun, responden yang menjawab tidak tahu meningkat, dari 19 persen menjadi 26 persen.

Penilaian publik atas kondisi sosial dan keamanan nasional pun menurun, dari 57 persen yang menyatakan baik, menjadi 56 persen. Dari 21 persen yang menyatakan buruk, menjadi 31 persen.

"Namun, Jokowi mendapatkan penilaian positif pada aspek penegakan hukum. Terjadi kenaikan penjualan Baik dari responden, 36 persen (survei Oktober 2022) menjadi 47 persen pada survei kali ini. Senada, penilaian Buruk pun menurun dari 53 persen menjadi 41 persen," ucapnya.

Sementara pada lembaga-lembaga penegakan hukum, penilaian terhadap institusi kepolisian menurun dari 36 persen responden yang menyatakan percaya menjadi 28 persen. Dari 41 persen yang menyatakan tidak percaya, menjadi 51 persen.

BACA JUGA:

| BERITA
Tiga Kawasan di Kabupaten Klaten Aman dari Erupsi Gunung Merapi
11 Maret 2023, 15:46
| EKONOMI
Jokowi Ajak Petani di Indonesia Percepat Masa Tanam Padi setelah Panen Raya
11 Maret 2023, 15:42
| BERITA
12,9 Kg Sabu Asal Malaysia Gagal Diselundupkan di Bengkayang Kalbar
11 Maret 2023, 15:36
| BERITA
Gembong Sabu di Labuanbatu Sumut Terancam 20 Tahun
11 Maret 2023, 15:31
| BERITA
Erupsi Gunung Merapi, Aktivitas Pariwisata di Borobudur Tak Terpengaruh
11 Maret 2023, 15:30

"Hal serupa terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu dari 42 persen yang menyatakan percaya, menjadi 41 persen. Dari 36 persen yang menyatakan tidak percaya, menjadi 37 persen," kata Dedi.

Berbeda dengan lembaga pengadilan, tambah Dedi, terjadi kenaikan kepercayaan publik dari 42 persen hasil survei Oktober 2022 menjadi 44 persen hasil survei Maret ini. Tingkat ketidakpercayaan publik juga menurun, dari 32 persen menjadi 24 persen.

"Serupa juga terjadi pada Kejaksaan Agung yang tingkat kepercayaan publiknya meningkat dari 40 persen, menjadi 51 persen, dengan tingkat ketikdakpercayaan yang menurun dari 29 persen menjadi 18 persen," pungkasnya.

Survei IPO dilakukan pada 1-7 Maret 2023 melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden.

Pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat dengan margin of error (MoE) 2,5 persen, tingkat akurasi data 95 persen.

Tag: jokowi joko widodo survei