Survei IPO: Kepercayaan Publik pada Pemerintah Menurun, Menkes Terawan Dianggap Tepat untuk Di-reshuffle

JAKARTA - Indonesia Political Opinion (IPO) mencatat tren kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam survei yang baru saja mereka rilis, tercatat terjadi penurunan tingkat kepuasan publik terhadap keduanya.

"Persepsi kepuasan pada Presiden dan Wakil Presiden terjadi penurunan dibanding dengan periode survei IPO Juni 2020 lalu. Tingkat kepuasan atas kinerja Preisden dari 63 persen menjadi 49 persen sementara Wapres Ma'ruf Amin dari 39 persen menjadi 33 persen," kata Direktur IPO Dedi Kurnia Syah yang dikutip dari paparan survei, Rabu, 28 Oktober.

Angka ini diperoleh setelah IPO melakukan survei pada 12-23 Oktober yang lalu dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang di seluruh Indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei tersebut dipaparkan, faktor penilaian yang paling disoroti publik adalah terkait kepemimpinan 79 persen, berpihak pada rakyat 71 persen, integritas atau menepati janji 66 persen, koordinasi antar lembaga 69 persen, dan aspiratif atau empati 57 persen.

Adapun alasan faktor kepemimpinan paling banyak menjadi sorotan karena Presiden Jokowi dianggap kerap melaksanakan pekerjaannya sendirian atau one man show tanpa melibatkan wakilnya.

Sementara terkait kinerja, hasil survei ini mencatatkan penilaian publik terhadap kinerja pemerintah di sektor ekonomi juga menunjukkan angka ketidakpuasan. Hal ini terlihat dari respons mereka dalam menilai keadaan ekonomi saat ini.

"Penilaian publik atas kinerja pemerintah di sektor ekonomi cukup menegaskan ketidakpuasan. Hal ini terlihat dari akumulasi respon buruk yaitu sebesar 51 persen dan sangat buruk yaitu enam persen hingga akumulasinya mencapai 57 persen. Sementara respons positif hanya mampu menyerap 43 persen," ungkap Dedi.

Dia menjelaskan, ada sejumlah alasan publik tak puas dengan keadaan ekonomi saat ini yaitu 58 persen publik merasa harga bahan pokok semakin mahal, 44 persen publik merasa sulit mencari pekerjaa, 38 persen merasa silit melakukan usaha perdagangan jual beli, dan hal lainnya 34 persen.

Selanjutnya, angka ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah juga cukup tinggi di sektor penegakan hukum yaitu mencapai 64 persen sementara yang menyebut puas hanya 36 persen.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian publik adalah pemberantasan korupsi 62 persen, independensi penegak hukum 56 persen, kebebasan berpendapat 52 persen, kualitas kebijakan 48 persen, dan faktor lainnya 36 persen.

Ketidakpuasan publik juga muncul pada kinerja pemerintah di sektor politik dan keamanan. IPO mencatat, persepsi publik pada bidang politik dan keamanan cenderung berimbang meskipun 51 persen menilai tidak puas dan 49 persen lainnya telah merasa puas dengan kinerja pemerintah. 

Adapun beberapa hal yang menjadi faktor persepsi publik terhadap sektor politik dan keamanan adalah mengenai kebebasan berbeda pendapat sebesar 49 persen, kriminalitas 45 persen, perasaan aman 41 persen, ketertiban umum 36 persen, dan hal lainnya 31 persen.

"Sementara persepsi pada bidang sosial dan humaniora berbagi angka berbagi angka. Ketidakpuasan publik tercatat 50 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah pengelolaan toleransi 51 persen, konflik sosial 46 persen, kesejahteraan 45 persen, keadilan 38 persen, dan hal lainnya 27 persen," ungkapnya.

Selain mencatat mengenai kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, survei IPO ini mencatat kinerja Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dari 34 menteri di kabinet ini, 61 persen publik puas terhadap kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kemudian pada posisi selanjutnya, 57 persen publik merasa puas dengan kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, 49 persen puas dengan kinerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, 43 persen puas dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan 38 persen merasa puas dengan kinerja Menteri BUMN Erick Thohir.

Sementara di posisi paling buncit pada tingkat kepuasan masyarakat adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dengan 0,3 persen dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebanyak 0,4 persen.

Adapun yang menjadi faktor persepsi kepuasan ini adalah faktor kebijakan sebanyak 51 persen, program sosial 19 persen, koordinasi antar lembaga 15 persen, transparansi lima persen, dan faktor lainnya 10 persen.

Sedangkan terhadap wacana reshuffle, mayoritas publik atau sebesar 57 persen menginginkan agar Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto diganti dari jabatannya. Selanjutnya, empat menteri lain yang dianggap pantas untuk di-reshuffle adalah Menkominfo Johnny G Plate 55 persen, Menkumham Yasonna Laoly 47 persen, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 44 persen, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem 40 persen. 

Terkait sosok yang pantas untuk masuk ke Kabinet Indonesia Maju jika terjadi reshuffle, pada urutan pertama terdapat nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 40,1 persen, mantan Menteri Pariwisata Arief Yahya 35,7 persen, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan 32,3 persen, mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan 26,6 persen, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno 23,9 persen.