Ukraina Minta Bom Kontroversial Era Perang Dingin ke AS untuk Menghadapi Rusia, Bakal Disetujui Presiden Biden?

JAKARTA - Ukraina kembali mengajukan permintaan bantuan persenjataan dari Amerika Serikat, di mana kali ini Kyiv meminta bom tandan yang direncanakan dibawa dengan drone, alih-alih seperti pesawat pada lazimnya, untuk menghadapi pasukan Rusia, menurut dua anggota Parlemen AS.

Munisi tandan, yang dilarang oleh lebih dari 120 negara, biasanya melepaskan sejumlah besar bom kecil yang dapat membunuh tanpa pandang bulu di wilayah yang luas, mengancam warga sipil.

Ukraina menginginkan MK-20, sebuah bom klaster yang dikirim dari udara, dengan mengirimkannya melalui drone, kata anggota Parlemen AS Jason Crow dan Adam Smith, yang keduanya bertugas di Komite Angkatan Bersenjata Dewan Perwakilan Rakyat, melansir Reuters 8 Maret.

Permintaan ini adalah tambahan dari peluru kluster artileri 155 mm yang telah diminta Ukraina, kata mereka. Mereka mengatakan, para pejabat Ukraina mendesak anggota Parlemen AS pada Konferensi Keamanan Munich bulan lalu, untuk mendesak persetujuan Gedung Putih.

Ukraina berharap munisi tandan akan memberikan keunggulan dalam pertarungan sengit melawan pasukan Rusia di wilayah timur.

Pemerintah Ukraina telah mengatakan secara terbuka bahwa mereka menginginkan munisi tandan AS. Petisi untuk MK-20, juga dikenal sebagai CBU-100, belum pernah dilaporkan sebelumnya.

Diketahui, MK-20 biasanya 'dikirim' dengan menggunakan pesawat. Bom itu terbuka di tengah penerbangan, melepaskan lebih dari 240 submunisi seperti anak panah, atau bom kecil.

Militer Ukraina percaya submunisi ini "memiliki kemampuan menembus lapis baja yang lebih baik" daripada senjata yang dijatuhkan dari drone, kata Smith, pejabat tinggi Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata.

Ukraina sendiri diketahui telah menggunakan drone secara ekstensif untuk pengawasan dan untuk menjatuhkan bahan peledak pada pasukan Rusia.

Crow, seorang Demokrat dan veteran Angkatan Darat AS mengatakan, dia mungkin mendukung pemberian MK-20 dengan jaminan, Ukraina akan melepaskan bom-bom itu dan menggunakannya dalam pekerjaan non-cluster.

Kendati Produksi bom MK-20 berakhir bertahun-tahun yang lalu, tetapi militer AS masih menyimpan persediaan senjata era Perang Dingin tersebut.

Sementara itu, senator Republik Lindsey Graham, yang juga berpartisipasi dalam konferensi bulan lalu, membenarkan bahwa pejabat Ukraina di Munich mendesak anggota parlemen AS untuk menekan Gedung Putih agar menyediakan munisi tandan kepada Kyiv. Dia mengatakan akan melakukannya minggu ini.

Seorang staf Kongres, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan pejabat Ukraina juga secara pribadi telah melobi anggota parlemen di Washington untuk mendesak persetujuan Gedung Putih.

"Itu tidak akan terjadi," kata Smith, merujuk pada penandatanganan persetujuan Pemerintahan Biden.

Sejak awal konflik, Ukraina telah meminta - dan sebagian besar menerima - senjata yang awalnya ditolak AS, termasuk peluncur rudal HIMARS, baterai pertahanan udara Patriot hingga yang terbaru tank Abrams.

Tetapi, pemberian munisi tandan bisa menjadi langkah yang terlalu jauh bagi pemerintah dan beberapa pihak di Kongres.

Mereka yang kontra berpendapat, ketika bom tersebar, mereka dapat melukai dan membunuh warga sipil dan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, menimbulkan bahaya selama bertahun-tahun setelah konflik berakhir.

Pakta tahun 2008 yang melarang produksi, penggunaan, dan penimbunan munisi tandan telah diadopsi oleh 123 negara, termasuk sebagian besar dari 28 anggota NATO. Tapi, Amerika Serikat, Rusia dan Ukraina telah menolak untuk bergabung.

Memberi orang Ukraina "senjata terlarang akan merusak otoritas moral mereka dengan cara yang akan dieksploitasi oleh (Presiden Rusia Vladimir) Putin," kata Tom Malinowski, mantan anggota kongres yang menjabat sebagai pejabat tinggi hak asasi manusia Departemen Luar Negeri.

Tetapi, ada beberapa dukungan di Kongres. Staf kongres itu mengatakan, sebagian besar anggota Partai Republik "cukup setuju" dengan permintaan Ukraina.

"Ini adalah perang di mana (Ukraina) kalah jumlah personel. Dan munisi tandan benar-benar mematikan bagi formasi massal maupun lapis baja Rusia. Di area di mana mereka akan menggunakan barang ini, tidak ada warga sipil," terangnya.

Diketahui, undang-undang tahun 2009 melarang ekspor munisi tandan AS dengan tingkat kegagalan bom lebih tinggi dari 1 persen, yang mencakup hampir semua persediaan militer. Presiden AS Joe Biden dapat mengabaikan larangan tersebut.

Adapun pasukan Ukraina dan Rusia telah menggunakan senjata semacam itu, sejak Moskow pertama kali merebut wilayah Kyiv pada tahun 2014, menurut laporan berita dan kelompok hak asasi manusia.