JAKARTA - Otoritas Palestina mengutuk perintah menteri Israel untuk melakukan pembongkaran pemukiman warga Palestina di Yerusalem Timur pada Bulan Ramadan, sementara pihak militer dan kepolisian mengeluarkan peringatan terkait dengan rencana tersebut.
Menteri Keamanan Nasional yang juga politisi sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir memerintahkan Polisi Israel, untuk membongkar rumah warga Palestina di Yerusalem timur sepanjang Bulan Ramadan, meskipun ada keputusan yang dibuat bertahun-tahun lalu untuk mengakhiri praktik ini, Kan News melaporkan pada Senin pagi.
Keputusan untuk mengakhiri pembongkaran konstruksi ilegal di Yerusalem timur, khususnya selama Ramadan, dibuat beberapa tahun lalu agar tidak semakin menambah ketegangan di bulan yang sudah renggang ini. Namun, menurut KAN Reshet Bet, Ben-Gvir telah memberikan perintah untuk membatalkan keputusan ini, dan polisi mengikuti arahan tersebut, meskipun risiko keamanan yang menyertainya meningkat.
Pejabat IDF (militer Israel) telah memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir, Ramadan tahun ini dapat meningkatkan ketegangan antara Israel dan Palestina yang sudah meningkat sejak awal tahun 2023.
Berbicara di konferensi tahunan Institute for National Security Studies minggu lalu, Komandan Operasi IDF Mayjen Oded Bassiuk memperingatkan, dia tidak dapat menjanjikan terorisme Palestina tidak akan meningkat menjelang Bulan Ramadan pada Maret hingga April mendatang.
Sebelumnya pada Bulan Februari, Kepala Polisi Israel Kobi Shabtai memperingatkan, pasukan polisi menderita kekurangan SDM yang parah, yang juga dapat sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menanggapi kekerasan selama Ramadan.
Terpisah, Palestina menyebut Ben-Gvir 'membakar' wilayah itu. Pada Senin sore, Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk pernyataan Ben-Gvir, memperingatkan dia akan membuat kawasan itu menjadi kacau.
"Kami mengutuk pernyataan fasis Ben-Gvir, yang menghasut dan bekerja untuk membakar daerah itu," bunyi pernyataan itu, melansir The Jerusalem Post 6 Maret.
"Kata-kata menteri kolonialis dan rasis memicu eskalasi, sehubungan dengan bualannya tentang penghancuran rumah warga Palestina di Yerusalem selama Bulan Suci Ramadan," lanjut pernyataan itu.
"Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk membakar wilayah itu dengan latar belakang upaya Yudaisasi Yerusalem, kejahatan pembersihan etnis dan tindakan deportasi paksa, yang mempengaruhi semua aspek kehidupan warga di Yerusalem."
"Kementerian menganggap pemerintah Israel, yang dipimpin oleh Netanyahu, memikul tanggung jawab penuh dan langsung atas kejahatan yang sedang berlangsung di Yerusalem," tandas pernyataan kementerian.
BACA JUGA:
Terlepas dari penolakan tentang masalah ini dari orang-orang yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang mengatakan bahwa Ben-Gvir tidak memiliki wewenang untuk memberlakukan rencana ini, dia telah menyatakan keinginannya untuk melanjutkan proyek tersebut, apakah dia menerima pasukan tambahan atau tidak.
Menurut orang-orang yang dekat dengan menteri, dia telah menginstruksikan Shabtai, serta Komandan Distrik Yerusalem Doron Turgeman untuk mengambil langkah-langkah guna menumpas teror di Yerusalem timur, termasuk penahanan dan penangkapan 150 tersangka teror yang sudah diketahui oleh Shin Bet (Badan Keamanan Israel) dan penghancuran rumah yang dibangun secara ilegal di Yerusalem timur.