Sekutu Putin Usul Amandemen UU: Mendiskreditkan Militer, Termasuk Tentara Bayaran, Terancam Penjara 15 Tahun

JAKARTA - Anggota parlemen Rusia mengatakan pada Hari Rabu, dia mengusulkan amandemen undang-undang penyensoran masa perang yang akan meningkatkan hukuman maksimum untuk mendiskreditkan tentara dari lima menjadi 15 tahun penjara, memperpanjang jangkauan undang-undang untuk melindungi pasukan tentara bayaran Wagner.

Moskow memperkenalkan undang-undang penyensoran besar-besaran, tak lama setelah memerintahkan puluhan ribu tentara ke Ukraina setahun yang lalu.

Mendiskreditkan tentara saat ini dapat dihukum hingga lima tahun penjara. Sementara menyebarkan informasi palsu yang diketahui tentang hal itu dapat dijatuhi hukuman penjara 15 tahun.

Vyacheslav Volodin, ketua Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia mengatakan pada Hari Rabu, usulan amandemennya akan memperkuat undang-undang dan meningkatkan hukuman untuk kedua pelanggaran menjadi 15 tahun.

"Inisiatif ini akan melindungi semua orang yang saat ini mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan keamanan negara dan warga negara kita", tulis Volodin, sekutu dekat Presiden Putin, di Telegram, melansir Reuters 2 Maret.

"Hukuman bagi pelanggar akan sangat berat," sambungnya.

Proposal amandemen tersebut juga mengusulkan denda hingga lima juta rubel (sekitar 66.580 dolar AS), pemasyarakatan atau kerja paksa hingga lima tahun, atau penjara hingga 15 tahun.

Undang-undang tersebut juga akan diperluas, untuk pertama kalinya memberikan perlindungan kepada pasukan tentara bayaran Wagner, yang berperang di Ukraina, serta organisasi militer sukarela lainnya.

Yevgeny Prigozhin, pendiri Wagner, meminta parlemen pada Bulan Januari untuk melarang laporan negatif media tentang anak buahnya dengan mengubah hukum pidana, sebuah gagasan yang dengan cepat dikatakan Volodin didukungnya.

Diketahui, jaksa Rusia telah membuka lebih dari 5.800 kasus terhadap orang-orang yang mendiskreditkan angkatan bersenjata, kata kelompok hak asasi OVD-Info.

Prigozhin, yang para pejuangnya telah mempelopori kemajuan selama berbulan-bulan bagi Rusia untuk merebut Kota Bakhmut di wilayah Donetsk Ukraina, memuji amandemen baru tersebut.

Dalam sebuah surat kepada Volodin yang diterbitkan di Telegram, dia menulis: "Amandemen ini akan memungkinkan kami untuk membela hak-hak individu yang membela negara".

Namun Prigozhin, yang telah berulang kali dan secara terbuka berselisih dengan petinggi militer Rusia, mengatakan undang-undang tersebut tidak boleh berlaku untuk orang yang mengkritik komandan militer, sesuatu yang dia katakan "diperlukan untuk pemenuhan tanggung jawab (komandan) mereka secara terbuka dan bertanggung jawab".

Prigozhin secara terbuka menuduh komandan militer senior melakukan "pengkhianatan" bulan lalu, menuduh mereka sengaja membuat para pejuangnya kelaparan karena permusuhan pribadi kepadanya.

Kementerian Pertahanan membantah adanya kekurangan amunisi. Belakangan, Prigozhin kemudian mengatakan dia mendapatkan apa yang dia butuhkan.

Rencananya, majelis rendah parlemen akan mempertimbangkan usul amandemen Volodin pada Hari Kamis dengan pemungutan suara terakhir dijadwalkan pada 14 Maret mendatang.