Menteri BUMN dan Menkes Gandeng KPK Selesaikan Data Tunggal
Ilustrasi vaksin COVID-19 (ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 8 Januari. Kedatangan mereka untuk melakukan pembahasan bersama pihak KPK mengenai pengadaan vaksin COVID-19.

Erick Thohir mengatakan, ada tiga hal yang disampaikan langsung ke Wakil Ketua KPK, Alex Marwata beserta jajaran dalam pertemuan tersebut.

Pertama mengenai sistem dalam distribusi vaksin COVID-19 ke seluruh wilayah Indonesia. 

"Salah satunya bagaimana (Vaksin) dari file, dari boks sampai mobil itu semua ada QR Code nya dan bisa dipantau perjalanannya secara detail sehingga penugasan yang diberikan sampai ke provinsi itu berjalan dengan baik," jelas Erick usai pertemuan. 

Keberhasilan dalam distribusi, menurut Erick sangat tergantung dari partisipasi pimpinan daerah hingga Kemenkes sampai vaksin benar tiba hingga ke daerah terpencil. 

"Tentu Pak Menkes yang sudah bekerja keras dua minggu ini juga ingin memastikan setelah sampai ke provinsi turunannya sampai ke daerah terpencil dapat terjaga dengan baik karena cold chain-nya atau penyimpan pendinginnya itu harus konsisten di 2-8 derajat celcius," jelas Erick. 

Selain poin distribusi, data base penerima vaksin juga disampaikan. Karena selama ini sistem data masih terpencar dan belum menggunakan data tunggal maka vaksinasi harus menjadi momentum. Artinya, sambung Erick, perlu ada perbaikan dalam data penerima vaksin. 

"Pak Menkes tadi sampaikan tahun depan harus di vaksin lagi. Berarti suka atau tidak suka data harus terkumpul. Kita harus mempunyai satu data yang secara transparan sehingga ketika pemerintah melakukan bantuan kepada rakyatnya, tepat," terang dia. 

KPK, lanjut Erick menyambut baik rencana data tunggal dan bersedia mendampingi dalam program pelaksanaanya. Selanjutnya mengenai vaksin merah putih yang bakal di produksi sendiri oleh Indonesia. 

"Kita tidak mau akan terus tergantung oleh vaksin impor. Karena itu, vaksin merah putih pun sejak awal kita ingin adakan. Tetapi tentu masih perlu waktu. Dan ini kenapa hari ini juga bersama KPK dan juga Pak Menkes kita akan terus memantau vaksin merah putih secara bersama-sama," terang Erick.