Bagikan:

JAKARTA - Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memaparkan alasan pemerintah menunjuk PT Bio Farma sebagai importir tunggal vaksin yang bakal digunakan untuk program vaksinasi gotong royong.

Menurutnya, langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan terhadap penyimpangan yang mungkin saja terjadi. 

"Untuk upaya mitigasi penyimpangan-penyimpangan, tentunya saat ini perusahaan importir tunggal akan dilakukan oleh PT Bio Farma," kata Nadia dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun YouTube Kementerian Kesehatan RI, Jumat, 26 Februari.

Keputusan ini diambil setelah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan konsultasi.

Beberapa waktu yang lalu, Menkes Budi memang pernah mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk meminta pendampingan dari lembaga antirasuah tersebut terkait program vaksinasi COVID-19 demi memutus mata rantai penularan virus di tengah masyarakat.

 

Diberitakan sebelumnya, pemerintah secara resmi telah membuka program vaksinasi COVID-19 secara mandiri yang dibebankan kepada pihak swasta atau melalui jalur mandiri. Hal ini tertuang melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Melalui aturan tersebut, program vaksinasi mandiri diberi nama vaksinasi gotong royong. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 5 Permenkes ini, disebutkan vaksinasi diberikan kepada karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain secara gratis.

Artinya, perusahaan yang mengadakan program ini harus memberikan vaksin COVID-19 secara gratis kepada karyawan beserta keluarganya.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi gotong royong, Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari PT Bio Farma, Bambang Heriyanto menyebut saat ini pihaknya tengah melobi perusahaan produksi vaksin Sinopharm asal China dan Moderna asal Amerika Serikat untuk memasok program vaksin mandiri, yakni vaksin gotong royong.

Bambang bilang, keputusan pemerintah untuk melirik vaksin merek Sinopharm dan Moderna karena dua jenis vaksin ini belum digunakan dalam program vaksinasi nasional yang sedang berjalan.

"Saat ini Bio Farma sudah mulai menjajaki dan melakukan pembicaraan suplai vaksin dengan prinsip harus berbeda dengan vaksin program," kata Bambang dalam tayangan Youtube Kementerian Kesehatan RI, Jumat, 26 Februari.