Kemenkes Siapkan Fasilitas Kesehatan di Ibu Kota Nusantara

JAKARTA- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Komisi IX DPR sedang mempersiapkan penyediaan fasilitas kesehatan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"Bukan hanya membangun rumah sakit (RS) dari sisi pelayanan rujukan, namun juga membangun Puskesmas di tingkat pertama untuk penguatan promotif dan preventifnya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes Kunta Wibawa Dasanugraha melalui siaran pers dilansir ANTARA, Jumat, 3 Februari.

Menurut Kunta, rencana tersebut menjadi pokok pembahasan pada acara kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI bidang kesehatan di kawasan Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (2/2) siang.

"Kami akan perkuat juga surveilans pencegahan penyakit dan laboratorium kesehatannya," katanya.

Kemenkes akan mendirikan RS yang dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat di IKN, serta mengintegrasikan RS tersebut dengan RS TNI/POLRI dan RS Pendidikan yang terhubung dengan Fakultas Kedokteran pada universitas di IKN.

Selain berfokus pada penyiapan infrastruktur di IKN, Kemenkes juga berupaya meningkatkan mutu layanan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan di sejumlah wilayah penyangga.

Saat ini, Kementerian Kesehatan mendorong pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di lima Puskesmas yang berada di wilayah penyangga IKN melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2022/2023.

Puskesmas tersebut, di antaranya berada di Sungai Merdeka Kabupaten Kutai Kertanegara, Puskesmas Maridan, Puskesmas Sepaku I, Puskesmas Sepaku III, dan Puskesmas Semoi II di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Terdapat dua RS yang berlokasi paling dekat dengan wilayah otorita IKN, yakni RS Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara dan RS Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kabupaten Kutai Kertanegara.

"Kedua RS tersebut, saat ini tidak hanya melayani masyarakat, namun juga para pekerja di kawasan IKN," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jaya Mualimin.

Komisi IX DPR mengharapkan komitmen dari seluruh mitra kerja kesehatan dan jajaran pemerintah daerah untuk dapat mempercepat pembangunan kesehatan di IKN.

"Mudah-mudahan percepatan pembangunan kesehatan di IKN bisa berjalan dengan baik," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena.