Termasuk Tegas dengan Bersenjata, Panglima Yudo Jelaskan 3 Pendekatan TNI Soal Keamanan di Papua
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (Antara-Aprilio Akbar)

Bagikan:

PAPUA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pihaknya menggunakan tiga strategi pendekatan dalam menangani situasi keamanan di Papua.

"TNI masih tetap melaksanakan operasi di sana dalam rangka tertib sipil dan membackup tugas-tugas kepolisian karena memang lebih mengedepankan pada penegakan hukum. Kemudian, ini kami laksanakan melalui tiga pendekatan," kata Laksamana Yudo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 2 Februari.

Yudo menjelaskan, pendekatan pertama menggunakan soft approach, yakni pendekatan melalui pembinaan teritorial dan komunikasi sosial.

Selanjutnya pendekatan kedua, kata dia, ialah menggunakan culture approach, yakni pendekatan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kepemudaan.

"Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pengobatan, bakti sosial, dan sebagainya. Ini khusus untuk daerah-daerah yang kami nilai tingkat keamanannya masih kondusif," ujarnya.

Personel TNI AD patroli keamanan di Kabupaten Yakuhimo, Papua. (dok TNI AD)

Kemudian, pendekatan ketiga menggunakan hard approach, yakni pendekatan melalui operasi tegas yang digunakan pada daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi saat berhadapan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) maupun kelompok separatis teroris.

"Kami melaksanakan dengan tegas, dengan bersenjata; karena memang kami pasukan militer yang menghadapi kontak tembak, ya kami laksanakan dengan tegas. Tapi tetap, apabila tertangkap, ya kami serahkan kepada polisi untuk diproses hukum," jelasnya.

Dia juga menuturkan, telah memetakan tingkat kerawanan daerah-daerah di Papua untuk menyesuaikan dengan pendekatan yang akan digunakan TNI di daerah tersebut.

"Di situ kami petakan, sehingga para prajurit juga kami atur mana yang melaksanakan soft, culture, maupun mana prajurit-prajurit yang melaksanakan hard approach," ucapnya.

Yudo menegaskan keamanan masyarakat di Papua penting untuk dikedepankan. Kesepakatan jeda kemanusiaan di Papua selama enam bulan juga pernah ditandatangani Pemerintah Indonesia melalui Komnas HAM dengan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP ) pada 15 November 2022.

"Ketika enggak ada jaminan keamanan kepada masyarakat, ya apa gunanya melaksanakan jeda kemanusiaan? Kita tahu kan kemarin dinyatakan jeda kemanusiaan? Masih ada pembakaran, penembakan, masih ada kontak tembak," tuturnya.

Dia mengatakan, apa yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR terkait situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua itu merupakan hasil kunjungannya langsung ke Papua.

"Saya harus datang ke Papua untuk melihat kondisi dan situasi secara langsung baik prajurit saya maupun komunikasi dengan tokoh masyarakat maupun tokoh di sana," ujar Yudo.

Dalam rapat kerja antara TNI dan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini, dibahas juga terkait situasi dan kondisi keamanan terkini di Papua, serta pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.