Wapres Harap Yudo Margono Lanjutkan Kebijakan Keamanan Papua
Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022). (ANTARA/Imam Budilaksono)

Bagikan:

BIAK NUMFOR - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Laksamana TNI Yudo Margono, sebagai calon panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa, dapat melanjutkan kebijakan keamanan di Tanah Papua.

"Saya kira panglima yang baru tentu akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada," kata Ma'ruf Amin saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Manuhua, Biak Numfor, Papua, dilansir ANTARA, Jumat, 2 Desember.

Komisi I DPR telah menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI karena memasuki masa pensiun. DPR sekaligus menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menjadi calon panglima TNI baru.

"Mungkin nanti lebih pemetaannya lebih diintensifkan ya, sehingga dengan di wilayah, dengan adanya DOB-DOB (daerah otonom baru) ini petanya semakin jelas masing-masing wilayah DOB ini," jelasnya.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan Yudo Margono mengatakan akan mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua ketika dia resmi menjabat sebagai panglima TNI.

"Kita lihat situasinya, apakah (pendekatan keamanan di Papua) masih relevan atau tidak. Tadi saya sampaikan bahwa walaupun TNI tegas, namun tetap harus humanis," kata Yudo di gedung DPR, Jumat, 2 Desember.

Yudo menjelaskan evaluasi tersebut dilakukan karena ada daerah di Papua yang kondisinya sudah relatif kondusif dan ada pula daerah dengan tingkat kerawanan cukup tinggi. Dia pun mengaku akan mengevaluasi operasi keamanan yang selama ini diterapkan di Papua.

"Dari operasi yang tadi sudah disampaikan, tentunya akan kami evaluasi. Tadi juga sudah saya sampaikan di Komisi I DPR. Jadi tidak semuanya, mungkin dengan operasi yang sama," ujar Yudo.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut, Yudo berjanji akan mengerahkan semua daya dan upayanya agar tidak ada oknum TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan bersikap arogan menyakiti rakyat.