Sempat Disoroti Presiden Ukraina Zelensky, IOC Tegaskan Dukung Sanksi Terhadap Rusia dan Belarusia

JAKARTA - Komite Olimpiade Internasional (IOC) mengatakan pihaknya mendukung sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia dan Belarusia terkait invasi Moskow ke Ukraina, seminggu setelah 'tampak' membuka pintu bagi keduanya bersaing di Olimpiade Paris 2024.

Pernyataan IOC Hari Selasa, sebagai tanggapan atas komentar Stanislav Pozdnyakov, kepala Komite Olimpiade Rusia sehari sebelumnya setelah pengumuman IOC pekan lalu, bahwa atlet dari kedua negara, yang dilarang berkompetisi di Eropa, mungkin diizinkan mendapatkan slot untuk Paris 2024 melalui sistem kualifikasi Asia.

"Sanksi terhadap negara dan pemerintah Rusia serta Belarusia tidak dapat dinegosiasikan. Mereka telah dikonfirmasi dengan suara bulat oleh pertemuan KTT Olimpiade baru-baru ini pada 9 Desember 2022," cuit IOC, melansir Reuters 1 Februari.

Sanksi tersebut termasuk tidak mengundang pejabat pemerintah baik dari Rusia maupun Belarusia ke acara olahraga internasional dan tidak menyelenggarakan acara olahraga di kedua negara.

Pekan lalu, IOC mengatakan Dewan Olimpiade Asia telah menawarkan atlet Rusia dan Belarusia kesempatan untuk berkompetisi di Asia, menuai protes dari Kyiv yang menyerukan agar olahragawan Rusia dilarang karena invasi Rusia.

Pozdnyakov menanggapi hal itu dengan mengatakan kepada wartawan: "Tentu saja, ada beberapa upaya Komite Olimpiade Internasional untuk mengizinkan atlet kami berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Mungkin di Olimpiade mendatang juga, tentu saja, kami menyambutnya sepenuhnya," ujarnya, sambil memperingatkan terhadap apa yang dia katakan sebagai "syarat tambahan" yang dikenakan pada atlet Rusia.

The sanctions against the Russian and Belarusian States and Governments are not negotiable. They have been unanimously confirmed by the recent Olympic Summit meeting on 9 December 2022.

➡️ IOC reaction to comments made by the ROC President Stanislav Pozdnyakov. pic.twitter.com/BuQdZNseDf

— IOC MEDIA (@iocmedia) January 31, 2023

Diberitakan sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, mengizinkan Rusia berkompetisi di Olimpiade 2024 sama saja dengan menunjukkan bahwa "teror entah bagaimana dapat diterima."

Penasihat Presiden Ukraina Mykhailo Podolyak mengatakan pada Hari Senin, IOC "mempromosikan kekerasan, pembunuhan massal, penghancuran" dan bahwa kehadiran Rusia di Olimpiade akan memberikan negara "platform untuk mempromosikan genosida".

IOC, yang sebagian besar juga telah menyerahkan masalah partisipasi Olimpiade Rusia kepada federasi olahraga individu, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pihaknya "menolak dengan sekuat mungkin pernyataan ini dan pernyataan fitnah lainnya. Mereka tidak dapat dijadikan dasar untuk diskusi yang konstruktif."

Ukraina berharap untuk mendapatkan dukungan internasional yang luas untuk melarang atlet Rusia dan Belarusia dari Olimpiade Paris, kata Menteri olahraga Vadym Huttsait pada Hari Selasa, sementara para pejabat juga telah berbicara tentang kemungkinan boikot jika mereka diizinkan untuk berkompetisi.

Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, banyak badan olahraga telah menangguhkan tim atau atlet Rusia sebagai protes, dengan IOC merekomendasikan acara di Rusia dibatalkan, dengan atlet Rusia dan Belarusia berkompetisi di bawah bendera netral.

Sebelumnya, tim Olimpiade Rusia telah menghadapi pembatasan setelah ditemukan melanggar peraturan anti-doping, dan berkompetisi di bawah bendera netral pada Olimpiade Musim Dingin tahun lalu di Beijing.

Diketahui, IOC ingin memasukkan atlet Rusia dan Belarusia sebagai netral pada 2024, yang berarti berkompetisi di bawah bendera Olimpiade, tetapi masih belum jelas apakah dan bagaimana mereka bisa lolos ke pesta olahraga dunia empat tahunan tersebut.

Beberapa komite Olimpiade nasional, telah mendukung kemungkinan kembalinya para atlet tersebut di bawah bendera netral.

IOC mengatakan pekan lalu, setelah berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan bahwa "tidak boleh ada atlet yang dilarang bertanding hanya karena paspor mereka".