Ketua DPRD Bogor Ingin Program Samisade ‘Satu Miliar Satu Desa’ Dilanjutkan

BOGOR - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat Rudy Susmanto menginginkan agar program bantuan keuangan desa bernama Satu Miliar Satu Desa atau Samisade terus dilanjutkan pemkab.

"Secara pribadi maupun kelembagaan saya meminta agar program bantuan keuangan infrastruktur desa tetap dilanjutkan, dan harus dianggarkan dalam APBD 2024," ujar Rudy Susmanto dilansir ANTARA, Selasa, 31 Januari.

Rudy mengaku sangat mendukung program Samisade yang digagas oleh Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. Buktinya, pada APBD tahun anggaran 2023 yang saat ini sedang berjalan, program Samisade mendapat alokasi anggaran sebesar Rp407 miliar.

Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp395 miliar, dan jauh lebih besar dari awal program ini diluncurkan pada 2021 dengan alokasi anggaran Rp372 miliar.

Rudy menganggap program ini cukup baik dalam mengakselerasi pembangunan di desa, sehingga Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyetujui Samisade kembali dianggarkan.

"Program ini sangat penting untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat dengan menggunakan fungsi distribusi APBD untuk pemerataan pembangunan. Karena pembangunan di wilayah kita akhirnya menggunakan sistem bottom up dari bawah ke atas. Jadi yang dibutuhkan masyarakat melalui masing-masing desa diakomodir dalam anggaran Samisade," imbuh dia.

Program Samisade, menurutnya, juga bisa menggerakkan perekonomian lokal. Dengan melibatkan banyak tenaga kerja setempat, perputaran uang tersebut pada akhirnya memberi tetesan bagi banyak warga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Dengan infrastruktur yang memadai warga desa bisa lebih produktif dalam memanfaatkan berbagai potensi daerahnya, lebih kreatif, inovatif serta mandiri," katanya.

Program tersebut juga bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran terbuka, kemudian meminimalkan warga yang menjadi pekerja migran, serta mengurangi minat masyarakat bermigrasi ke kota-kota besar.

"Dengan memanfaatkan potensi desa itu, maka kesejahteraan warga desa akan lebih cepat tercapai," kata dia.

Rudy berharap, tidak ada lagi pihak yang ingin menghilangkan program tersebut dalam rencana pembangunan. Lebih baik, ujar dia, perhatian untuk bagaimana meningkatkan kualitas pelaksanaan program yang harus ditingkatkan.

Meskipun demikian, Rudy mengingatkan agar pemerintah desa segera menyelesaikan penggunaan dan pelaporan Samisade 2022, agar dapat menggunakan Samisade 2023.

"Semakin cepat anggaran diserap, maka pekerjaan di lapangan akan semakin cepat pula dapat dinikmati oleh masyarakat," ujarnya.