Ketua DPRD Bogor Beri Syarat Lanjutkan Program ‘Samisade’ Satu Miliar Satu Desa Sepeninggalan Ade Yasin

BOGOR - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto memberikan persyaratan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melanjutkan program Satu Miliar Satu Desa atau Samisade sepeninggalan Bupati Ade Yasin yang jadi tahanan KPK karena kasus korupsi.

"Kami sudah memberi dukungan dengan menyetujui anggarannya dalam APBD 2022. Tapi Perbupnya revisi dulu. Salah satu yang harus dimunculkan dalam Perbup yang baru, soal pajak, juga tim pengawas tingkat desa," katanya di Cibinong, Bogor dilansir Antara, Kamis, 30 Juni.

Menurutnya, dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bogor nomor 100 tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, belum ada kewajiban bagi pemerintah desa penerima Samisade untuk membayar pajak. Kemudian, tim pengawas hanya pada tingkat kecamatan.

"Tim pengawas itu kan terbungkus dalam biaya operasional sebesar lima persen dari total Samisade di tiap desa. Lebih baik diperinci dan diberi pemahaman ke seluruh desa, terutama soal pelaporannya," kata Rudy.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah memastikan bahwa proses revisi Perbup mengenai Samisade tidak menjadi kendala untuk pencairan dana.

"Perbup sedang finalisasi, karena saat ini bupatinya masih Plt (Pelaksana tugas), jadi kita perlu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan Perbupnya," kata Renaldi Yushab.

Ia menyebutkan bahwa kepala desa ataupun masyarakat tidak perlu khawatir, karena Program Samisade tetap berlanjut. Kecuali, bagi desa-desa yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (lpj) tahun 2021.

Renaldi mencatat, hingga kini masih ada sebanyak 50 desa belum menyerahkan lpj dari total sebanyak 413 desa yang menerima program Samisade pada tahun 2021.

Sebelumnya, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Menurutnya, Samisade tahun ini telah dialokasikan sebesar Rp395 miliar untuk 415 desa. Iwan memprediksi, anggaran itu bisa mulai didistribusikan pada Agustus atau September 2022.

"Masih lanjut. Karena sudah dialokasikan dalam APBD. Tapi untuk penggunaan perlu ada revisi perbup. Saat ini sedang proses, mudah-mudahan bisa segera dicairkan," kata Iwan Setiawan, Minggu (19/6).