Berganti Nama, Polri Minta FPI Ikuti Aturan yang Berlaku

JAKARTA - Setelah pemerintah memutuskan untuk melarang Front Pembela Islam, FPI kini berganti nama menjadi Front Persatuan Islam. Menanggapi hal ini, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan siapapun tanpa terkecuali boleh jika ingin membentuk suatu organisasi.

"Semua warga negara boleh melakukan suatu kegiatan maupun mendirikan suatu organisasi," kata Argo kepada wartawan, Jumat, 1 Januari.

Meski bebas, namun, dia mengingatkan ada aturan yang berlaku dan harus ditaati oleh tiap organisasi. "Tentunya banyak aturan yang ada, yang sudah ada. Di pemerintahan Indonesia ini ada aturannya," tegasnya.

"Ya silakan saja aturan-aturan itu dijadikan landasan dalam membuat suatu organisasi," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga telah angkat bicara soal deklarasi Front Persatuan Islam yang dilakukan oleh para pengurus Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, deklarasi nama baru setelah pemerintah melarang FPI sah saja untuk dilakukan selama mereka tidak melanggar hukum.

"Mendirikan apa saja boleh asal tidak melanggar hukum. Mendirikan Front Penegak Islam boleh, Front Perempuan Islam boleh, Forum Penjaga Ilmu juga boleh," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Selain itu dirinya mengaku tidak ambil pusing dengan penamaan baru organisasi masyrakat ini setelah menjadi organisasi terlarang di Tanah Air. Apalagi menurut hukum, tidak ada yang bisa melarang seseorang untuk berkumpul dan berserikat.

"Jadi secara hukum dan konstitusi, tidak ada yang bisa melarang orang untuk berserikat dan berkumpul, asal tidak melanggar hukum serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum," tegas eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Diketahui, ada 19 orang yang menjadi deklarator Front Persatuan Islam di antaranya adalah Ketua FPI Ahmad Sabri Lubis dan Sekretaris Umum Munarman. 

Nama lainnya adalah Abu Fihir Alattas, Abdurrahman Anwar, Abdul Qadir, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah, Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Ali Alattas, Ali Alattas, I Tuankota Basalamah, Syafiq Alaydrus,  Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M. Luthfi.

"Kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," tulis keterangan resmi Front Persatuan Islam yang diterima VOI, Rabu, 30 Desember.

Deklarator Front Persatuan Islam menilai keputusan pemerintah yang membubarkan FPI bertentangan dengan hukum yang berlaku. 

Mereka merujuk putusan Mahkamah Konstitusi 82/PPU-XI/2013, dalam pertimbangan hukum halaman 125 yang disebut bahwa suatu ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu.

Sebaliknya, berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi tidak dapat menetapkan ormas tersebut ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum.

"Bahwa oleh karena Keputusan Bersama tersebut adalah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum, secara substansi Keputusan Bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum baik dari segi legalitas maupun dari segi legitimasi," tulis pernyataan tersebut.