KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Hingga Rp30 Miliar dari Program Kartu Prakerja

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim menyelamatkan uang negara hingga puluhan miliar karena kajian dan rekomendasi terkait program Kartu Prakerja. Hal ini disampaikannya sebagai capaian kinerja selama tahun 2020 terutama dalam mengawasi penggunaan anggaran di tengah pandemi COVID-19.

"Pada kajian Kartu Prakerja, selain menghentikan sementara program ini, rekomendasi KPK juga berdampak pada penyelamatan uang negara sebesar Rp30,8 miliar akibat penghilangan tahapan face recognition," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers Kinerja KPK Tahun 2020 yang ditayangkan di akun YouTube KPK RI, Rabu, 30 Desember.

Alex memaparkan, KPK memang menyoroti kebijakan pemerintah terkait program jaring pengaman sosial. Apalagi, program ini punya tujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 secara langsung maupun uang tunai.

Menurutnya, ada sejumlah program jaring pengaman yang jadi perhatian yaitu program kartu prakerja; program bantuan sosial (bansos) berupa program keluarga harapan (PKH), program bantuan sembako, dan bantuan tunai sembako.

Selain itu, program lain yang jadi perhatian adalah stimulus COVID-19 di bidang kelistrikan atau diskon listrik, bansos beras, dan bantuan subsidi bagi pekerja yang upahnya di bawah Rp5 juta.

Demi pencegahan terjadinya kerugian negara, KPK lantas menghasilkan 29 laporan kajian yang terdiri dari 20 kajian terkait program pemerintah di tengah pandemi COVID-19 dan 9 kajian yang tak berkaitan dengan COVID-19. Dari kajian inilah KPK berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp652,8 miliar. 

Selain kajian Kartu Prakerja, KPK juga melakukan kajian terhadap sinkronisasi data jaring pengaman sosial agar tidak terjadi tumpang tindih. Ujungnya, KPK menyebut pihaknya berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp622 miliar.

"Pemutakhiran data juga perlu dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah daerah dengan bantuan dana dekonsentrasi dari pusat. Dengan sinkronisasi data dari BPJSTK dengan Kartu Prakerja pada program bantuan subsidi upah pekerja dapat menyelamatkan uang Negara sebesar Rp622 miliar," pungkasnya.