JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah, menanggapi isu keretakan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang memilih Anies Baswedan jadi bakal calon presiden (bacapres). Said menyarankan NasDem segera pamit dari koalisi pemerintahan Jokowi sebagai wujud etika politik.
"Kami hormati hak otonom NasDem untuk menentukan pilihan politik. Kalau memilih orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi, ya sebaiknya etika politiknya segera pamit baik-baik dari kabinet," ujar Said kepada wartawan, Rabu, 18 Januari.
Menurutnya, NasDem tidak boleh semaunya dengan masih tetap ada di dalam kabinet sementara menjalin kerjasama dengan oposisi.
"Tidak mau enaknya sendiri, mau kue kekuasaan tetapi di saat bersamaan bergandengan dengan pihak-pihak yang beroposisi dan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Perilaku politik seperti ini bukan contoh keadaban politik yang baik," lanjutnya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu pun menegaskan, partainya akan memastikan keselamatan pemerintahan Jokowi sebagai tanggung jawab politik. PDIP, kata dia, akan bekerja menyukseskan periode kedua Jokowi hingga tuntas.
"Kami akan memastikan keselamatan pemerintah Presiden Jokowi dari gangguan manapun. Kami akan kawal beliau sampai 2024 dan bekerja keras penerus pemerintahan beliau adalah yang sejalan dengan pemerintahan Jokowi. Bukan pihak yang berseberangan dengan Jokowi saat ini didukung akan tetapi berdalih akan meneruskan agenda Presiden Jokowi paska 2024," tegas Said.
"Kita tidak lain di mulut lain di hati. Ibu Megawati mendidik kami satunya pikiran dan tindakan," tambahnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim membantah kabar Ketumnya Surya Paloh dan Presiden Jokowi pecah kongsi. Dia mengatakan, komunikasi keduanya sampai saat ini masih terjalin baik.
“Tidak benar pecah kongsi, komunikasi tetap terjalin dengan baik. Semua on proses,” kata Hermawi, Kamis, 12 Januari.