Sandiaga, Lutfi, dan Trenggono Jadi Menteri, PKB: Mereka Dipilih Atau Memaksa Jokowi Memilih

JAKARTA - Masuknya tiga pengusaha dalam jajaran kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo menimbulkan pertanyaan dari Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Reza.

Adapun pengusaha yang masuk dalam kelompok "crazy rich" tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan M. Lutfi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ditambah, Erick Thohir yang sebelumnya telah diangkat sebagai Menteri BUMN.

Faisol menduga, kelompok pengusaha kaya ini masuk dalam jajaran kementerian bukan atas kehendak murni Jokowi. Melainkan, mereka yang mendesak Jokowi untuk masuk dalam kabinet.

"Benarkah mereka dipilih oleh Pak Jokowi atau mereka lah yang sebenarnya memaksa Pak Jokowi memilih? Saya menduga mereka memaksa atau membuat Pak Jokowi terpaksa memilih mereka," kata Faisol dalam diskusi virtual yang ditayangkan Youtube Forum Jurnalis Politik, dikutip pada Selasa, 29 Desember.

Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan keterpurukan ekonomi, Faisol melihat Jokowi seakan tidak punya pilihan untuk mencari sosok menteri berlatar pengusaha. 

"Pak Jokowi mungkin tidak memiliki pilihan terlalu banyak dengan situasi COVID-19, di mana ekonomi kita masuk bagian dari ekonomi global yang lagi ambruk. Berusaha mencari jalan keluar dan memanfaatkan sekecil mungkin kesempatan yang ada," tutur Faisol.

Selain itu, para pengusaha kaya ini diduga memiliki tujuan mengambil porsi kekuatan politik di masa mendatang. Sebab, menurut Faisol, kontestasi politik akan lebih mudah jika sang tokoh memiliki modal yang besar.

"Jadi, inilah kira-kira elite muda baru yang kira kira akan mengisi, mungkin 20 atau 30 tahun yang akan datang sebagai tokoh yang malang melintang di dunia bisnis ekonomi dan politik kita," ucapnya.

Lebih lanjut, ia turut menduga para menteri yang berlatar belakang pengusaha ini bakal lebih memikirkan kepentingan usahanya. Dampaknya, pemerintah akan sulit melakukan perbaikan penanganan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

"Saya juga khawatir karena kalau mereka sebagai pengusaha menguat, kalau kekuatan pengusaha ini mulai bermain-main dengan partai politik saya kira itu ada saat kabinet mulai terganggu. Mungkin itu akan terjadi tahun 2022 atau 2023," imbuhnya.