Jokowi Sebut Persoalan Tata Ruang dan Perizinan Bikin Ruwet Investasi di Daerah

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut persoalan tata ruang dan perizinan pembangunan gedung yang kerap inkonsisten dan ruwet menjadi penghambat investasi di daerah.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam sambutanya di acara Rapat  Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa 17 Januari.  

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyoroti dua masalah besar yang kerap menghadang kelancaran investasi di daerah, yakni pertama tata ruang dan kedua perizinan pembangunan gedung.

Kedua hal itu disebut Kepala Negara kerap kali membuat izin investasi bisa memakan waktu lama hingga berbulan-bulan.

"Hati-hati ada dua masalah besar yang kita hadapi di daerah. Yang pertama mengenai tata ruang, menjadi problem besar investasi kita," kata Jokowi dalam pembukaan acara yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa dirinya tengah merujuk pada regulasi yang kini bernama Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Menurut presiden, saat ini KKPR menjadi problem bagi separuh daerah di Indonesia dalam mengundang investasi.

"Separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya, sehingga saya minta di sini ada ketua DPRD agar dengan pemda segera menyelesaikan urusan ini," kata Jokowi.

Masalah kedua yang disoroti Presiden adalah perizinan pembangunan gedung, yang disebutnya sudah terlihat sejak keputusan menggonta-ganti nama dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Nomenklatur tersebut menurut Presiden bukan hanya inkonsisten dan ruwet, tetapi nyatanya juga tidak membuat perizinan keluar lebih cepat.

"Nama itu dua kata cukuplah. Izin gedung, udah. Dulu IMB izin mendirikan bangunan, ini ganti persetujuan bangunan gedung. Aduh. Izin gedung. Gitu aja udah, rampung, yang paling penting bukan namanya, penyelesaiannya yang cepet gitu," ujar Jokowi.

Presiden mengungkapkan bahwa dua masalah yang disampaikannya tersebut menempati peringkat pertama dan kedua dalam keluhan dari kalangan investor saat berinvestasi di daerah.

Oleh karena itu, ia meminta para peserta Rakornas Kepala Daerah-Forkopimda 2023 untuk segera menyelesaikan segala urusan perizinan investasi yang ada di daerah masing-masing.

"Karena kita tahu investasi yang ada di negara kita saat ini sudah 53 persen itu berada di luar Jawa. Ini bagus sekali, pemerataan terjadi karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa, sehingga investasi itu menuju ke luar Jawa, sangat bagus untuk pemerataan kita," kata Jokowi.

Presiden mengingatkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia mampu mendapatkan realisasi investasi sebesar Rp1.207 triliun, melampaui target Rp1.200 triliun.

Lebih lanjut, kata Presiden, realisasi investasi tersebut telah menciptakan secara langsung 1,3 juta lapangan kerja.

"Sehingga sekali lagi, investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita," kata Jokowi pula.