JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menyampaikan pihaknya siap mendukung pemerintah dalam melakukan verifikasi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
"Salah satu komitmen kami mendukung tindak lanjut upaya-upaya pemulihan bagi korban, kami siap mendukung pemerintah untuk upaya-upaya verifikasi korban agar mereka mendapatkan status yang resmi dan mendapatkan haknya," ujar Atnike usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 16 Januari, disitat Antara.
Dia mengatakan di Komnas HAM sendiri hingga saat ini ada 6.000 lebih berkas korban pelanggaran HAM berat yang sudah diverifikasi, yang terdiri dari kasus 1965, penghilangan paksa hingga kasus Tanjung Priok dan lainnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Jaksa Simpulkan Peran Kuat Ma'ruf: Tutup Akses Kabur Brigadir J Saat Eksekusi
16 Januari 2023, 12:22 -
| BERITA
Kondisi Lukas Enembe Stabil, KPK: Bisa Mandi dan Makan Sendiri di Rutan
16 Januari 2023, 09:18 -
| BERITA
Polri Libatkan Serikat Buruh Damaikan Bentrok Pekerja PT GNI yang Tewaskan WNI dan WNA
16 Januari 2023, 12:26
Komnas HAM, lanjut dia, sudah memiliki hasil penyelidikan, dan prosedur internal untuk memberikan surat keterangan bagi korban pelanggaran HAM berat.
"Surat keterangan ini merupakan bentuk pengakuan negara, pengakuan resmi terhadap individu yang telah mengalami pelanggaran HAM berat, khususnya kasus-kasus yang pernah diselidiki oleh Komnas HAM," terangnya.
Mengenai mekanisme pemulihan, kata dia, akan dilakukan melalui tim yang dibentuk Presiden.
"Kalau mekanisme pemulihan ini kan belum ada. Akan dibentuk oleh Bapak Presiden, itu kan akan menjadi mekanisme pemulihan untuk pelanggaran HAM yang berat yang pertama, yang resmi dibentuk Presiden," tandasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #timnas indonesiaPopuler
Terkait
