MATARAM - Penyidik kepolisian menahan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) berinisial MF.
Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Artanto, mengatakan penyidik melakukan penahanan usai yang bersangkutan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka.
"Terhitung mulai hari ini hingga 20 hari ke depan, tersangka MF resmi menjalani masa penahanan tahap pertama di Rutan Polda NTB," kata Artanto dikutip ANTARA, Jumat, 6 Januari.
Penyidik melakukan penahanan tersangka dengan beberapa pertimbangan, yakni mengantisipasi tersangka menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, dan melarikan diri.
"Jadi penahanan tersangka ini sifatnya subjektif penyidik. Kami melakukan hal itu (penahanan) sesuai dengan prosedur," ucap dia.
MF ditetapkan sebagai tersangka atas sangkaan melanggar Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 28 Ayat (2) Juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19/2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana itu mengatur persoalan penyebaran berita bohong yang dapat mengakibatkan keonaran di tengah masyarakat dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara.
Tersangka MF sebelum menjalani penahanan di Rutan Polda NTB, menyampaikan bahwa dirinya menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Dia menunjukkan penahanan ini sebagai bagian dari upaya dirinya bersikap kooperatif terhadap proses hukum.
"Penjara ini cuma pindah tempat tidur saja," ujar MF.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Pemerintah Tetapkan Kuota BBM Pertalite 2023 jadi 32,56 Juta KL, Solar 17 Juta KL
06 Januari 2023, 16:27
Dirinya turut berduka adanya kasus ini. Sebagai aktivis muda, MF menyatakan dengan adanya kasus ini tidak akan menghentikan perjuangan dirinya menegakkan demokrasi di NTB.
"Saya akan bersedih ketika tidak ada lagi aktivis yang berani bersuara, jadi jangan sia-siakan perjuangan saya," ucap MF.
Sementara, kuasa hukum tersangka MF, Muhammad Ikhwan mengaku sudah menyiapkan upaya hukum lanjutan pascapenahanan kliennya.
"Mungkin nanti ada rencana akan mengajukan upaya hukum praperadilan. Tetapi, yang jelas, sekarang kami terus mengikuti proses hukum yang sedang berjalan," kata Ikhwan.
Polda NTB menangani kasus ini berdasarkan adanya laporan resmi Ketua DPRD NTB. Laporan tersebut berkaitan dengan pertanyaan MF di salah satu grup percakapan media sosial yang diduga menyudutkan pihak DPRD NTB.
Sebelum laporan masuk di kepolisian, DPRD NTB sempat melayangkan somasi kepada MF.
Namun, dalam 2 hari berturut-turut, MF tidak menanggapi hal tersebut sehingga berdasarkan desakan seluruh anggota DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah sebagai ketua melaporkan MF ke polisi.
