Bagikan:

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) merespons isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. 

Wakil Ketua Umum PAN, Viva yoga Mauladi, meyakini Presiden Jokowi pasti punya pertimbangan sendiri untuk mengganti menterinya di kabinet, termasuk pertimbangan politik.

Dia mengingatkan, sebagai kepala negara Jokowi punya hak sepenuhnya untuk melakukan reshuffle atas pertimbangan apapun. 

"Presiden tentu memiliki pertimbangan khusus dan detail yang berkaitan dengan kinerja menteri, yang berdampak kepada kinerja pemerintahan, juga karena pertimbangan politik agar dapat menjalankan tugas melayani masyarakat, bangsa dan negara dengan baik," ujar Viva saat dikonfirmasi, Jumat, 6 Januari.

Menurut Viva, perombakan menteri sah-sah saja dilakukan Presiden Jokowi kapanpun waktunya. Sebab, Jokowi punya hak prerogatif untuk mencopot menteri, baik dari evaluasi kinerja maupun politis. 

Viva pun mencontohkan kala menteri dari PAN Asman Abnur yang memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya pada 2019 karena tak sejalan dengan koalisi pemerintah. Saat itu, pertimbangannya bukan atas dasar kinerja namun politik. 

"Sewaktu Asman Abnur yang kader PAN sebagai Menteri PAN-RB mengundurkan diri dari kabinet, karena menjelang Pemilu 2019 PAN berbeda sikap politik dengan partai koalisi pemerintah dalam hal pasangan calon di pilpres. Pak Asman mundur dari menteri. Bukan soal kinerja, tetapi soal etika dan fatsun politik," ungkap Viva. 

"Karena dari sisi kinerja, Pak Asman dinilai sangat baik dalam merealisasikan program reformasi birokrasi," sambungnya.

Oleh karena itu, Viva menilai, setiap periode pemerintahan memiliki dinamika yang berbeda. Hanya saja saat ini, kata dia, PAN akan mendukung setiap kebijakan Jokowi agar kinerja pemerintahan semakin meningkat hingga akhir periode. 

"Setiap fase pemerintahan tentu mengalami pernak-pernik dan konfigurasi politik yang berbeda-beda. Dalam hal ini, PAN tetap akan menghormati dan mendukung setiap kebijakan presiden Jokowi dalam meningkatkan kinerja pemerintah," pungkasnya.