Reshuffle Disebut untuk Akomodir Politik Bukan Profesional, Staf Mensesneg: Ini Tim Kerja, Bukan Tawar Menawar Politik

JAKARTA - Perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu, 15 Juni, kemarin disebut untuk mengakomodir kepentingan politik bukan kerja profesional.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini, mengatakan bahwa reshuffle kabinet dilakukan untuk membentuk tim kerja bukan soal tawar-menawar politik.

"Ini soal memperkuat tim untuk bangkit dari pandemi, membentuk tim kerja, bukan soal tawar-menawar politik. Jadi kita jangan berspekulasi ke mana-mana. Kita fokus ke masalah pemerintahaan aja," ujar Faldo dalam keterangannya, Kamis, 16 Juni. 

Selain itu, kata Faldo, reshuffle juga dilakukan untuk mengatasi kebutuhan mendesak terkait bahan pokok. Sehingga menurutnya, Presiden sudah punya pertimbangan menunjuk para pembantunya. 

"Presiden punya ukuran soal fungsi dari kerja. Reshuffle ini adalah upaya menjawab opini masyarakat selama ini. Kita lihat ada kebutuhan yang mendesak soal bahan-bahan pokok dan bahan makanan. Jadi, jangan berspekulasi yang tidak-tidak," katanya.

Faldo meyakini, pergantian menteri yang dilakukan Presiden Jokowi akan memperkuat kerja kabinetnya, serta menyelesaikan target-target yang belum tercapai hingga 2024 mendatang. 

"Sisa waktu yang dimiliki sekarang akan dimanfaatkan dengan optimal. Target yang belum tercapai, mesti semakin dikebut. Ini yang kami yakini dan fokus utama kami saat ini," pungkas Faldo

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak, menilai Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) kurang cocok sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) lantaran tak sesuai dengan rekam jejaknya. 

Diketahui, Zulhas pernah menjadi menteri kehutanan dan Ketua MPR. Sebelum ditunjuk sebagai Mendag, dia masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR. 

"Saya menyampaikan selamat kepada Ketum PAN Zulkifli Hasan atas penunjukannya sebagai Menteri Perdagangan. (Tapi) saya menilai posisi sebagai Mendag sebetulnya kurang sesuai dengan rekam jejak Zulhas," ujar Amin Ak kepada wartawan, Kamis, 16 Juni.

Menurut politikus PKS itu, pergantian posisi Menteri Perdagangan dari M Lutfi ke Zulhas cenderung dilatarbelakangi karena akomodasi politik. Pasalnya, sejak bergabung bersama pemerintah, PAN belum mendapatkan jatah kursi di kabinet.

"Penunjukannya sebagai Mendag lebih karena faktor akomodasi politik daripada pertimbangan profesionalisme," kata Amin.