Reshuffle Kabinet: Recovery Ekonomi, Bagi Kue Atau Penentu Arah Koalisi?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah melantik dua nama baru untuk menggantikan menteri yang dicopot pada reshuffle kabinet di Istana Negara, Rabu, 15 Juni. Pertama, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi.

Kedua, mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil yang telah menduduki jabatan itu sejak 2016 lalu.

Selain itu, wakil menteri di kabinet Jokowi juga mengalami perombakan. Pertama, Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni dilantik menjadi Wakil Menteri ATR/BPN, menggantikan sesama kader PSI Surya Tjandra yang telah menduduki jabatan tersebut sejak 2019 lalu.

Kemudian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Watipo dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Keduanya menduduki kursi wakil menteri yang masih kocong.

Menanggapi momentum kocok ulang Kabinet Indonesia Maju ini, satu-satunya partai oposisi yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai ada beberapa sisi yang mungkin dilihat publik dari reshuffle kabinet tersebut.

Pertama, Presiden Jokowi dilihat ingin melakukan recovery ekonomi yang lebih kencang lagi sehingga ada pergantian Menteri Perdagangan. Sedangkan pergantian Menteri ATR/ BPN kemungkinan untuk mempercepat masuknya investasi ke Indonesia.

"Kedua, publik bisa saja melihat reshuffle ini seperti bagi 'bagi kue', buat mereka yang sudah berkeringat, namun selama ini belum mendapatkan porsi. Hal ini terlihat, ada beberapa pimpinan partai yang mendapatkan jabatan," ujar Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi dalam keterangannya, Rabu, 15 Juni.

Ketiga, publik bisa jadi akan melihat ada proses suksesi yang sedang disiapkan Jokowi menuju Pemilu 2024. "Bisa jadi partai-partai yang saat ini mendapatkan porsi, akan masuk dalam koalisi yang mengusung capres penerus Jokowi," sebutnya.

Sebagai partai oposisi, tambah Aboe, PKS berharap pemerintahan fokus untuk pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, reshuffle seharusnya digunakan untuk menaikkan performa kinerja kabinet.

"Dengan demikian, waktu yang tersisa dari masa jabatan pemerintahan ini akan bisa secara optimal memulihkan perekonomian nasional," demikian Aboe Bakar.