PPP Bilang Hak Politik Romahurmuziy Tak Dicabut, Posisi Ketua MPP PPP Diyakini Bisa Besarkan Partai

JAKARTA - Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy atau Romy kembali terjun ke berpolitik menjelang Pemilu Serentak 2024.

Bekas narapidana korupsi kasus jual beli jabatan itu bahkan langsung diangkat menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) usai kembali bergabung ke partai Ka'bah.

PPP membeberkan alasan diangkat Romy sebagai petinggi parpol meski berstatus mantan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek), menjelaskan, Romy masih memiliki hak politik dan telah dinyatakan bebas dari rutan KPK sejak 3 tahun lalu.

"Berdasarkan putusan kasasi, beliau hanya divonis satu tahun. Kedua, tidak ada putusan pengadilan yang mencabut hak politik beliau. Jadi, sah-sah saja beliau kembali ke politik," ujar Awiek, Senin, 2 Januari.

Anggota DPR dari Jawa Timur ini menuturkan, tidak ada yang menghalangi Romy kembali ke panggung politik karena tuntutan hukuman atas kasus korupsi yang melilitnya masih di bawah lima tahun.

"Tuntutan hukumannya di bawah lima tahun, yakni hanya empat tahun. Dan berdasarkan putusan MK, di bawah lima tahun itu boleh mencalonkan sebagai calon anggota DPR, apalagi menjadi pengurus partai, sangat boleh," kata Awiek.

Oleh karena itu, tambah Awiek, PPP mempertimbangkan kembalinya Romy lantaran masih diyakini memiliki kapasitas untuk membesarkan partai.

"Tentu sudah dipertimbangkan, dan Mas Romy di mata teman-teman PPP masih memiliki kemampuan untuk membesarkan partai," katanya.

"Adapun lain-lain, tentu itu kewenangan dari tim revitalisasi yang memasukkan nama beliau sebagai Ketua Majelis Pertimbangan," lanjut Awiek.

Ikuti juga VOI di Google News.

Diketahui, kembalinya Romy ke PPP terungkap melalui unggahannya di akun Instagram @romahurmuziy, terkait surat keputusan nomor 0782/SK/DPP/P/XIII/2022 tentang perubahan susunan personalia majelis pertimbangan DPP PPP.

Surat tersebut ditandatangani Plt Ketum Muhammad Mardiono dan Sekjen Arwani Thomafi pada 27 Desember 2022 lalu.

“Ku terima pinangan ini dengan bismillah, tiada lain kecuali mengharap berkah, agar warisan ulama ini kembali merekah. Ku terima amanah ini dengan inna lillah, Karena di setiap jabatan itu mengintai fitnah, teriring ucapan la haula wa laa quwwata illa billah,” tulis Romy seperti dilihat di akun instagramnya, Minggu, 1 Januari.

Dalam surat tersebut, Romy didampingi oleh lima Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP. Yakni, Wardatul Asriyah, Nu’man Abdul Halim, Anang Iskandar, Syarif Hardler, dan Witjaksono.

Kemudian, Anas Thahir menjadi sekretaris, Hizbiyah Rohim dan Irene Rusli Halil menjabat sebagai wakil sekretaris.