Beredar Informasi China Punya 102 Kantor Polisi di 53 Negara, Indonesia Termasuk?

JAKARTA - Sebuah laporan dari Safeguard Defenders --kelompok hak asasi yang berfokus pada Asia berbasis di Spanyol-- bikin geger. Dua laporan yang diterbitkan sejak September menulis, China mendirikan 102 kantor polisi luar negeri di 53 negara, termasuk Jepang.

Pemerintah di Tokyo sedang menyelidiki laporan itu. Bukan hanya Jepang. Pemeriksaan serupa juga dilakukan pihak berwenang di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada.

Dikutip dari Japan Today, Kamis 22 Desember, Laporan Safeguard Defenders menulis polisi China menggunakan 'kantor polisi' mereka untuk mengincar warga negaranya yang tinggal di luar negeri untuk pulang untuk menghadapi tuntutan pidana.

China jelas membantah tuduhan itu.

"China selalu berpegang pada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara asing, secara ketat mematuhi hukum internasional dan menghormati kedaulatan yudisial masing-masing negara," kata juru bicara kementerian luar negeri Mao Ning.

"Yang disebut kantor polisi luar negeri China sama sekali tidak ada."

Safeguard Defenders mengatakan dalam laporan bulan September bahwa polisi dari kota Fuzhou di China telah mendirikan "stasiun layanan" di Tokyo. Kelompok tersebut mengindikasikan dalam laporan tindak lanjut bahwa polisi dari Nantong China memiliki kantor serupa di suatu tempat di Jepang.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno janji akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi itu.

Matsuno mengatakan Jepang juga telah memberi tahu pihak berwenang China bahwa aktivitas apa pun yang melanggar kedaulatan Jepang tidak dibenarkan.

Pihak berwenang Korea Selatan sedang menyelidiki dugaan kegiatan serupa di sana, kata kantor berita Yonhap dalam sebuah laporan.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri di Seoul menolak untuk mengomentari langsung laporan tersebut tetapi menambahkan: "Kami sedang berkomunikasi dengan negara terkait untuk memastikan kegiatan lembaga asing di negara kami mematuhi hukum domestik dan norma internasional kami."