Luhut Sebut OTT KPK Bikin Citra Indonesia Buruk, ICW: Sulit Pahami Logika Berpikirnya

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku bingung dengan pernyataan Menko Maritim dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bikin citra Indonesia buruk di mata dunia.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut pemberantasan korupsi, termasuk lewat operasi senyap sebenarnya bisa memperbaiki citra Tanah Air di dunia. Ketegasan penindakan yang dilakukan KPK juga bisa mendatangkan apresiasi dari semua pihak.

"Sejujurnya, kami sulit memahami logika berpikir saudara Luhut. Dalam pandangan ICW, ketika penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi maksimal dilakukan maka dengan sendirinya citra Indonesia akan membaik dan diikuti dengan apresiasi dari dunia," kata Kurnia dalam keterangan tertulisnya yang diterima VOI, Selasa, 20 Desember.

Kurnia juga mempertanyakan motif di balik pernyataan yang disampaikan Luhut. "Apakah saudara Luhut Binsar tidak senang jika KPK yang mana merupakan representasi negara melakukan pemberantasan korupsi," tegasnya.

Lebih lanjut, ICW menduga pernyataan yang disampaikan Luhut karena dua hal. Pertama, kurangnya literasi sehingga Luhut diminta membaca pemberitaan pada 2013 saat KPK mendapat Ramon Magsaysay Award.

Penghargaan ini didapatkan ketika pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara masif. "Kedua, saudara Luhut tidak paham apa yang ia utarakan. OTT merupakan cara KPK melakukan penindakan. Atas dasar itu, maka OTT tidak boleh dicampuri oleh cabang kekuasaan manapun, termasuk eksekutif, apalagi saudara Luhut," ujarnya.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengingatkan KPK jangan sering melaksanakan penindakan. Menurutnya, pencegahan harusnya dilakukan lebih maksimal.

"Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah," kata Luhut dalam pidatonya di Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember.

Tak hanya itu, Luhut juga menganggap operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan komisi antirasuah juga punya dampak buruk. Sehingga, ia bilang, seluruh pengadaan sebaiknya didigitalisasi agar pencegahan korupsi bisa dilakukan.

"OTT, OTT itu kan endak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita," tegasnya.