Jokowi Diminta Tegur Keras Luhut yang Bilang OTT Bikin Citra Negara Jelek

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menegur Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan usai bicara soal operasi tangkap tangan (OTT) membuat citra negara buruk di mata internasional. Dia dianggap mencampuri urusan aparat penegak hukum.

"Kami merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo agar menegur saudara Luhut dan memintanya tidak lagi mencampuri urusan penegakan hukum," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Rabu, 21 Desember.

Kurnia mengingatkan operasi senyap yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penindakan yang harus dilakukan aparat penegak hukum. Tak boleh ada cabang kekuasaan yang menyentil langkah ini dengan berbagai alasan.

Pernyataan Luhut itu juga menimbulkan pertanyaan bagi Kurnia. Apalagi, operasi senyap yang dilakukan KPK kerap menjerat penyelenggara negara mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

"Apakah saudara Luhut Binsar tidak senang jika KPK, yang mana merupakan representasi negara, melakukan pemberantasan korupsi," tegasnya.

"Sejujurnya, kami sulit memahami logika berpikir saudara Luhut. Dalam pandangan ICW, ketika penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi maksimal dilakukan maka dengan sendirinya citra Indonesia akan membaik dan diikuti dengan apresiasi dari dunia," sambung pegiat antikorupsi itu.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengingatkan KPK jangan sering melaksanakan penindakan dan melakukan pencegahan lebih maksimal. Hal ini disampaikannya di hadapan Ketua KPK Firli Bahuri.

"Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah," kata Luhut dalam pidatonya di Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember.

Tak hanya itu, Luhut juga menganggap operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan komisi antirasuah juga punya dampak buruk. Sehingga, ia bilang, seluruh pengadaan sebaiknya didigitalisasi agar pencegahan korupsi bisa dilakukan.

"OTT, OTT itu kan endak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita," tegasnya.